'Banyak juga yang tidak ditindaklanjuti oleh APH (aparat penegak hukum) setelah dilaporkan oleh PPATK,' kata anggota Komisi III DPR Santoso. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah sangat prihatin. Seharusnya sebagai anggota DPR, seharusnya mendukung dan memperkuat institusi seperti PPATK dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang. Mengkritik PPATK dengan sebutan yang merendahkan seperti 'macan ompong' justru mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum kemungkinan besar memiliki alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar keputusan mereka. Sebagai anggota DPR, seharusnya memberikan dukungan dan memperkuat sistem penegakan hukum agar dapat bekerja secara efektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Menyalahkan PPATK secara langsung tanpa membahas permasalahan yang lebih dalam dalam sistem penegakan hukum hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR seharusnya memberikan solusi dan melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki serta memperkuat sistem penegakan hukum yang ada. Dalam hal ini, sebaiknya anggota DPR memberikan dukungan dan masukan yang konstruktif kepada PPATK dan penegak hukum agar dapat bekerja lebih efektif dan transparan dalam menindak kasus pencucian uang. Kritik yang membangun akan jauh lebih baik daripada menyalahkan tanpa memberikan solusi yang konkret. Secara keseluruhan, kritik yang dibawakan oleh anggota DPR terhadap PPATK seharusnya disertai dengan solusi yang konstruktif dan tidak menggurui. Keterbukaan dan kerja sama antara semua lembaga terkait sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Semoga ke depannya, DPR dan institusi terkait dapat bekerja sama dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana pencucian uang demi kepentingan bersama.