PPATK mengungkap data bahwa lebih dari 1.000 orang di DPR RI hingga DPRD terlibat permainan judi online dengan nilai transaksi miliaran rupiah. Berita mengenai lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD yang terlibat dalam permainan judi online merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota DPR dan DPRD menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Keterlibatan mereka dalam praktik judi online menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menjaga integritas dan moralitas sebagai pemimpin. Selain itu, keberadaan anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online juga berpotensi menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas sebagai legislator. Tindakan ini juga bisa merusak citra lembaga legislatif secara keseluruhan dan menimbulkan keraguan publik terhadap integritas dan moralitas para anggota DPR dan DPRD. Tindakan para anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam perjudian online juga menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih besar dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku anggota legislatif. Karena itu, perlu adanya langkah yang tegas dan efektif dari pihak berwenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam praktik perjudian online. Tidak hanya itu, perlu juga adanya perubahan dalam mekanisme pengawasan dan disiplin internal di lembaga legislatif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Para anggota DPR dan DPRD perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai etika dan integritas sebagai seorang pemimpin serta konsekuensi yang akan dihadapi apabila terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Dalam upaya pencegahan, perlu ada kerjasama antara lembaga pengawas, pemerintah, dan institusi terkait lainnya untuk memberantas praktik judi online dan korupsi di kalangan anggota DPR dan DPRD. Selain itu, pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif agar dapat diambil tindakan yang sesuai. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan adil harus diterapkan terhadap anggota DPR dan DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik perjudian online. Mereka harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan moralitas yang tinggi serta integritas yang tak tergoyahkan.