Bawaslu RI berharap PSU tak terjadi dalam Pilkada 2024. Sebab, PSU yang terjadi dalam Pemilu 2024 menguras anggaran. Berita mengenai kuras anggaran PSU Pemilu 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu RI tentu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses demokrasi di Indonesia. PSU atau pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu untuk memastikan data pemilih yang digunakan aktual dan akurat. Anggaran yang besar untuk PSU ini seharusnya digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk memastikan keberlangsungan proses pemilu yang berkualitas. Kuras anggaran yang terjadi pada PSU Pemilu 2024 memang menjadi peringatan bagi Bawaslu RI agar tidak terjadi hal serupa dalam Pilkada maupun pemilu-pemilu selanjutnya. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pelebaran anggaran tanpa alasan yang jelas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran PSU maupun seluruh tahapan pemilu harus benar-benar memperhatikan penggunaan anggaran dengan cermat demi meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu RI seharusnya terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran PSU maupun seluruh tahapan pemilu. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi kerjasama antara Bawaslu RI dengan KPU, DKPP, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan dan yang paling penting tidak mengalami penyalahgunaan anggaran. Terlepas dari permasalahan kuras anggaran, penting bagi kita untuk selalu menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Kredibilitas pemilu sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan demokrasi di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Demikianlah tanggapan saya mengenai berita mengenai kuras anggaran PSU Pemilu 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu RI. Semoga hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pemilu di tanah air agar dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran di masa yang akan datang.