Bahlil menyebut, kekayaan nasional harus didistribusikan secara merata, tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Berita mengenai dorongan Partai Golkar untuk reformulasi kebijakan Minerba yang memberikan prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa tender adalah isu yang sangat menarik untuk dibahas. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk merangkul sektor-sektor yang seringkali terpinggirkan dalam industri pertambangan, dan dapat memiliki dampak positif jika dikelola dengan baik. Namun, ada juga tantangan yang perlu dihadapi seiring dengan pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu keuntungan dari kebijakan ini adalah akselerasi dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memberikan prioritas kepada ormas keagamaan dan UMKM, diharapkan sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Selain itu, ormas keagamaan seringkali memiliki jangkauan yang luas dan mampu mengorganisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, terdapat potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kebijakan. Tanpa proses tender, ada risiko bahwa izin usaha dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kapasitas atau pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha pertambangan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian baik untuk lingkungan maupun masyarakat, jika tidak ada pengawasan dan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ada kriteria yang jelas dan transparan dalam penyerahan IUP, sehingga hanya pihak-pihak yang benar-benar mampu yang mendapatkan izin. Selanjutnya, reformulasi kebijakan ini harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang baik. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh ormas keagamaan dan UMKM. Lembaga ini juga dapat berfungsi untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha, sehingga mereka dapat mengelola tambang secara profesional dan berkelanjutan. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat lokal harus diberi kesempatan untuk memberi masukan terkait kebijakan ini, agar keinginan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Partisipasi masyarakat tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga dapat membangun kepercayaan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan aspek regulasi dan kebijakan lingkungan. Pertambangan seringkali berdampak pada lingkungan, dan revitalisasi sektor ini harus dilakukan dengan mematuhi standar lingkungan yang tinggi. Kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan, sehingga perlu ada upaya untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Dalam kesimpulannya, dorongan untuk reformulasi kebijakan minerba oleh Golkar memiliki potensi untuk membawa perubahan positif, terutama dalam memberdayakan ormas keagamaan dan UMKM. Namun, pelaksanaan yang hati-hati dan terencana sangatlah penting agar tidak menimbulkan masalah baru. Transparansi, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat harus menjadi pilar utama dalam kebijakan ini agar hasil yang didapat benar-benar bermanfaat bagi semua pihak.