Polisi mengimbau agar instansi pemerintah dan masyarakat tak perlu melayani ormas yang meminta THR. Berita mengenai pemintaan agar warga melapor kepada polisi jika ada organisasi masyarakat (ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) patut mendapat perhatian serius. Permintaan THR, khususnya di momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, memang sering kali menjadi praktik yang terjadi di lapangan. Namun, ketika permintaan ini datang dari ormas, ada sejumlah pertimbangan yang perlu dianalisis lebih dalam. Pertama, praktik meminta THR dari ormas, jika dilakukan secara sembarangan atau bahkan dipaksa, jelas bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Masyarakat yang seharusnya merayakan hari raya dengan suka cita, justru bisa merasa tertekan dan terpaksa memberikan kontribusi kepada pihak-pihak tertentu. Ini bisa menciptakan ketidakpastian dan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, imbauan dari pihak berwenang untuk melaporkan tindakan seperti ini adalah langkah yang bisa dianggap perlu demi menjaga ketenteraman dan keamanan sosial. Kedua, dalam konteks regulasi hukum, meminta uang atau sumbangan dari masyarakat tanpa adanya transparansi atau kesepakatan yang jelas tentu bisa menjadi masalah. Dalam banyak kasus, ormas yang melakukan hal ini melanggar norma atau hukum, tergantung pada cara dan konteks permintaannya. Dalam situasi ini, masyarakat seharusnya memiliki hak untuk melindungi diri dan tidak merasa takut untuk melapor jika merasakan adanya penindasan. Pelaporan kepada pihak berwenang juga dapat membantu menciptakan data yang lebih utuh tentang kegiatan-kegiatan ormas yang berpotensi merugikan masyarakat. Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan bahwa tidak semua ormas memiliki niat yang buruk. Ada banyak organisasi yang berperan positif dalam masyarakat, memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam berbagai bidang. Jadi, dalam memberikan tanggapan tentang hal ini, masyarakat juga diharapkan dapat membedakan antara ormas yang memiliki etika dan tujuan baik dengan yang tidak. Pelaporan seharusnya bersifat selektif dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Selain itu, pendampingan dari pemerintah dan pihak berwenang juga sangat diperlukan. Ada baiknya jika pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi dengan ormas. Edukasi ini dapat mencakup cara-cara untuk mengenali ormas-ormas yang bertanggung jawab dan cara melaporkan pengaduan jika terjadi tindakan yang merugikan. Dengan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak berwenang, situasi yang lebih aman dan kondusif bisa tercipta. Langkah-langkah ini bukan hanya akan membantu melindungi masyarakat dari tindakan ormas yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga akan mendorong terbentuknya kerjasama yang lebih baik antara masyarakat dan ormas yang benar-benar niatnya untuk berkontribusi positif bagi lingkungan. Memang, situasi ini kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana. Namun, dengan adanya komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil, diharapkan semua pihak dapat merayakan hari-hari besar keagamaan dengan penuh kebahagiaan dan tanpa adanya tekanan dari pihak luar.