Iman menyebut pada revisi UU ini pihaknya akan membahas pembentukan layanan pekerja migran Indonesia di negara tertentu. Berita mengenai persetujuan RUU PPMI (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) oleh Badan Legislasi (Baleg) untuk menjadi usul inisiatif DPR merupakan langkah positif dalam upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Pekerja migran merupakan komponen penting dalam perekonomian nasional, dan mereka sering kali menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjalankan tugas mereka di luar negeri. Dengan adanya RUU ini, diharapkan ada landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan melindungi hak-hak mereka. Salah satu aspek penting dari RUU PPMI adalah perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja migran, yang sering kali menjadi korban penipuan, eksploitasi, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, pekerja migran tidak mendapatkan informasi yang cukup dan dukungan yang memadai sebelum berangkat ke negara tujuan. Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam RUU ini, diharapkan akan ada mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran. Selain itu, RUU ini juga dapat memfasilitasi peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja migran melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih baik. Dengan mempersiapkan pekerja secara lebih profesional, diharapkan mereka tidak hanya dapat mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja internasional. Hal ini pada gilirannya dapat membawa manfaat bagi perekonomian Indonesia, terutama melalui remitansi yang mereka kirimkan ke tanah air. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi undang-undang ini. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan pihak swasta dan lembaga masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar dijalankan. Selain itu, sosialisasi yang luas kepada calon pekerja migran juga sangat penting agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka, serta saluran yang bisa mereka akses jika menghadapi masalah. Oleh karena itu, meski langkah ini sudah menuju arah yang baik, butuh komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa RUU PPMI tidak hanya sekadar menjadi bentuk regulasi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan pekerja migran. Dengan dukungan yang memadai, RUU ini berpotensi untuk menjadi tonggak sejarah dalam perbaikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia ke depan.