Guru Besar Unhan Kolonel Sus Prof Mhd Halkis MH mengajukan uji materi UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) di tengah ramai polemik revisi UU tersebut. Berita mengenai gugatan yang diajukan oleh Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) terhadap Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi (MK) mengangkat isu penting mengenai hak prajurit dan kebebasan berpendapat dalam konteks militer. Dalam perspektif ini, pendekatan yang diambil oleh penggugat mencerminkan perhatian terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia, bahkan dalam institusi yang memiliki struktur hierarkis seperti TNI. Salah satu argumen yang dapat dikemukakan dalam mendukung gugatan ini adalah bahwa setiap individu, termasuk prajurit, memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan menjalankan kebebasan berekspresi. Ketentuan dalam UU TNI yang dianggap menghalangi hak-hak ini patut dicermati, mengingat dalam era demokrasi, semua lapisan masyarakat, termasuk militer, seharusnya dapat berkontribusi dalam diskusi publik yang konstruktif. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di dalam institusi militer. Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun prajurit memiliki hak untuk berbicara, ada argumen yang menekankan perlunya batasan dalam militer. Struktur organisasi militer yang disiplin mengharuskan setiap anggota untuk mengutamakan etika dan komando, yang kadang-kadang bisa berbenturan dengan hak individu. Maka sangat penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara hak individu dan kebutuhan organisasi. Selain itu, gugatan ini bisa jadi merefleksikan tantangan yang lebih besar dalam hubungan sipil-militer di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, penting bagi negara untuk memastikan bahwa militer berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tindakan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat institusi hukum dan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk prajurit, dilindungi hak-haknya. Respon masyarakat terhadap gugatan ini juga menjadi acuan penting. Apakah masyarakat mendukung adanya kebebasan berpendapat untuk prajurit atau mereka lebih mengutamakan stabilitas dan disiplin militer? Diskursus ini mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan bisa memengaruhi bagaimana UU TNI akan direvisi atau bertahan di masa depan. Dalam konteks akademis, langkah guru besar Unhan ini patut diapresiasi. Ini menggambarkan sikap kritis dari kalangan akademisi terhadap kebijakan pemerintah dan memberikan ruang bagi dialog yang konstruktif. Di saat bersamaan, konsekuensi dari gugatan ini perlu diperhatikan, terutama jika memicu reaksi dari dalam institusi militer itu sendiri. Dengan semua pandangan ini, gugatan terhadap UU TNI oleh Guru Besar Unhan tidak hanya soal hukum, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat ingin memposisikan militer dalam konteks demokrasi yang lebih besar. Ini adalah kesempatan untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa dan bagaimana institusi publik harus berfungsi untuk melayani rakyat.