Dave juga meminta semua pihak untuk mengusut kasus penembakan tiga polisi oleh oknum TNI itu sampai tuntas. Berita mengenai permintaan Komisi I DPR untuk mengusut tuntas kasus tewasnya tiga polisi akibat tembakan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggugah perhatian publik dan menyoroti sejumlah isu penting yang berkaitan dengan hubungan antara kedua institusi keamanan negara tersebut. Dalam konteks ini, layanan keamanan masyarakat sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara kepolisian dan militer, sehingga insiden seperti ini bisa dilihat sebagai konflik internal yang perlu ditangani dengan serius. Pertama-tama, penting untuk merenungkan latar belakang kejadian tersebut. Kontroversi yang muncul dari tindakan oknum TNI menghadirkan tantangan bagi stabilitas hubungan antara angkatan bersenjata dan kepolisian. Kepercayaan publik terhadap institusi keamanan bisa terganggu jika kasus semacam ini tidak diusut dengan jelas dan transparan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa tindakan kekerasan seperti ini tidak akan dibiarkan begitu saja, dan semua pihak yang terlibat akan diberikan pertanggungjawaban. Tindak lanjut dari Komisi I DPR yang meminta penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini mencerminkan pentingnya kontrol sipil terhadap militer dan kepolisian. Penyelidikan independen dan objektif akan menjadi faktor krusial dalam menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus, tindakan oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berpotensi merusak reputasi lebih besar dari institusi yang lebih besar, sehingga urgensi penanganan yang profesional menjadi sangat diperlukan. Dari perspektif kebijakan publik, kasus ini juga menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem keamanan yang ada. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih terintegrasi antara TNI dan Polri, di mana pelatihan mengenai prosedur operasional standar untuk situasi konflik dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Penguatan kerjasama antara kedua belah pihak sangat penting untuk membangun saling pengertian dan mendukung tugas mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, respons dari masyarakat terhadap insiden ini juga menjadi bagian penting dari dinamika sosial. Masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan keadilan, serta mengekspresikan pendapat mereka mengenai tindakan yang dianggap tidak pantas dari pihak-pihak berwenang. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga akuntabilitas dan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik. Akhirnya, insiden semacam ini seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks kejadian yang terisolasi, tetapi juga sebagai bagian dari kebutuhan yang lebih luas untuk membangun tatanan keamanan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum. Melalui pembenahan dan komitmen untuk berkerja sama, maka diharapkan kondisi yang aman dan harmonis diantara kedua institusi bisa tercapai, dan pada akhirnya mendatangkan kepercayaan publik terhadap keseluruhan aparat keamanan.