Dari catatan BPJS, saat ini tunggakan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri di wilayah Pasuruan Raya mencapai Rp 77,5 miliar. Berita mengenai tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Pasuruan Raya yang mencapai Rp 7,5 miliar menunjukkan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem kesehatan di Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan program yang vital untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. Namun, masalah tunggakan iuran ini mengindikasikan berbagai masalah struktural dan sosial yang perlu ditangani. Pertama, tunggakan iuran ini dapat mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat berbagai faktor, termasuk dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa keberlanjutan program BPJS Kesehatan bukan hanya tergantung pada baiknya manajemen dan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kedua, masalah tunggakan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif pada pelayan kesehatan yang tersedia. Ketika BPJS Kesehatan mengalami defisit karena tunggakan, kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan bagi peserta dapat terganggu. Hal ini berpotensi membebani rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat yang sangat bergantung pada layanan kesehatan yang terjangkau. Ketiga, penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mencari solusi yang komprehensif untuk mengatasi tunggakan ini. Ini bisa melibatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar iuran serta menyediakan opsi-opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk memberikan bantuan atau subsidi kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak, sehingga mereka tetap bisa menjaga akses terhadap layanan kesehatan. Keempat, reformasi dalam sistem BPJS Kesehatan itu sendiri juga perlu dievaluasi. Ketersediaan dana dan keberlanjutan program harus dipastikan agar tidak terjadi krisis di masa depan. Mungkin perlu ada pendekatan yang lebih integratif dalam hal pendanaan, termasuk kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi jangka panjang. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan juga harus diperkuat. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana dana mereka digunakan dan apa saja dampak dari tunggakan ini. Dengan adanya transparansi, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran dan ikut berkontribusi pada keberlangsungan layanan kesehatan yang mereka nikmati. Secara keseluruhan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Pasuruan raya merupakan sinyal tentang perlunya kolaborasi dan tindakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam mencapai tujuan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.