Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito mempertanyakan mengapa kepolisian sampai sekarang gagal menindaklanjuti kasus tersebut. Berita tentang Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang disebut ingkar janji soal penuntasan kasus Firli Bahuri dalam dua bulan menghadirkan berbagai pertanyaan seputar komitmen penegakan hukum di Indonesia. Janji yang disampaikan oleh Irjen Karyoto untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan sosok penting dalam lembaga antirasuah tentu memicu harapan publik terhadap transparansi dan keadilan. Namun, jika janji tersebut tidak ditepati, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan serta skeptisisme terhadap institusi kepolisian dan sistem hukum secara keseluruhan. Keterlambatan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik sering kali menjadi sorotan karena dapat menciptakan kesan adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat cenderung mengharapkan proses hukum yang adil, cepat, dan transparan, terutama dalam kasus yang menyangkut lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gagalnya penegakan hukum dalam kasus ini bisa menjadi preseden buruk, mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu, pernyataan dan janji yang disampaikan oleh pejabat tinggi perlu didukung dengan tindakan nyata. Rakyat tentu mengharapkan agar para pemimpin menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab atas komitmen yang telah mereka buat. Jika janji tersebut tidak bisa ditepati, penting bagi masyarakat untuk menuntut penjelasan dan akuntabilitas dari pihak berwenang. Dalam konteks ini, suara masyarakat harus didengar agar proses hukum tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi benar-benar mencerminkan keinginan publik untuk keadilan. Situasi ini juga menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap kinerja institusi kepolisian dalam menangani kasus-kasus penting. Masyarakat berhak untuk meminta penjelasan dan mempertanyakan langkah-langkah yang diambil untuk menuntaskan kasus ini. Otonomi dan keberanian untuk mengungkap fakta-fakta yang ada menjadi hal yang esensial dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi dalam proses tersebut adalah kunci untuk meredakan keraguan dan ketidakpuasan masyarakat. Ke depan, penting untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat, media, dan lembaga independen perlu bersinergi untuk memastikan bahwa janji-janji pejabat publik tidak sekadar wacana, tetapi diikuti dengan tindakan yang nyata dan berujung pada keadilan. Dalam konteks ini, semua pihak harus bekerja sama demi menciptakan sistem hukum yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita bisa berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk evaluasi dan perbaikan dalam sistem hukum di Indonesia. Tindakan konkret terhadap kasus Firli Bahuri dapat menjadi langkah awal untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat perlu terus mendukung proses ini sambil tetap kritis dan peduli terhadap perkembangan yang ada.