Raihana (60), warga Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pernah menjadi pekerja migran di Arab Saudi Berita mengenai mantan pekerja migran yang berangkat secara legal namun pulang melalui jalur ilegal sangat menggugah perhatian dan menunjukkan kompleksitas dari isu migrasi tenaga kerja. Situasi ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak mereka. Banyak pekerja migran, termasuk dari Indonesia, yang menghadapi tekanan ekonomi yang memaksa mereka mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, perjalanan mereka tidak selalu berjalan mulus, dan pengalaman pahit sering kali menyertai proses tersebut. Salah satu aspek yang patut dicermati adalah ketidakstabilan dan kekurangan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Meskipun mereka berangkat secara legal, ketika konflik atau masalah muncul di negara tujuan, mereka sering kali tidak memiliki akses ke saluran hukum yang memadai untuk melindungi diri mereka. Dalam banyak kasus, pekerja migran menjadi korban penipuan atau pelanggaran hak asasi manusia, dan pulang melalui jalur ilegal menjadi satu-satunya pilihan untuk kembali ke tanah air mereka. Pulang melalui jalur ilegal tentu memiliki konsekuensi yang serius, baik secara hukum maupun pribadi. Para pekerja yang memilih jalur ini berisiko menghadapi tindakan hukum dari otoritas imigrasi, serta stigma sosial ketika mereka kembali ke komunitas asal. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk dipatahkan, di mana mereka terjebak dalam kondisi yang memperburuk keadaan ekonomi dan sosial mereka. Di sisi lain, kasus seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem yang ada. Pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi perlu diterapkan dalam pengelolaan isu pekerja migran. Ini termasuk memberikan informasi yang tepat tentang hak-hak pekerja, bantuan konsuler yang lebih responsif, serta penegakan hukum yang lebih baik untuk melindungi mereka dari eksploitasi. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi mengenai risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi tenaga kerja migran juga sangat penting. Calon pekerja migran perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai sebelum mereka berangkat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai karir dan hidup mereka. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga sangat vital untuk mendukung dan melindungi hak-hak pekerja migran. Dengan memperhatikan isu ini secara serius, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersahabat bagi para pekerja migran. Hanya dengan cara ini, kita dapat mengurangi tragedi yang terjadi pada mereka dan memberikan harapan yang lebih baik untuk masa depan.