Dua oknum TNI terduga pelaku penembakan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung diminta dihukum berat. Berita mengenai insiden yang melibatkan oknum TNI yang menembak polisi di Lampung tentu sangat memprihatinkan dan menimbulkan banyak pertanyaan. Konflik antara dua institusi penegak hukum seperti TNI dan Polri tidak seharusnya terjadi, terutama ketika keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam konteks ini, terutama yang melibatkan senjata api, menjadi sinyal bahwa ada masalah yang lebih dalam terkait dengan sinergi dan komunikasi antar lembaga. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kompolnas) mendesak agar oknum tersebut dihukum maksimal. Tanggapan ini mencerminkan harapan agar institusi penegakan hukum dapat mempertahankan integritasnya dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa tindakan melawan petugas negara tidak bisa ditoleransi, apalagi jika disertai dengan kekerasan. Selain itu, penegakan hukum yang dalam hal ini diterapkan secara transparan akan menjadi dasar kepercayaan publik terhadap kedua institusi. Di sisi lain, insiden ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam institusi TNI dan Polri. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan dan komunikasi antar anggota dari kedua institusi, agar mereka bisa bekerja sama dengan lebih baik. Ketegangan yang mungkin muncul akibat kurangnya koordinasi atau miskomunikasi dapat menyebabkan situasi yang berpotensi berbahaya seperti ini. Melalui dialog dan pembentukan mekanisme kolaborasi yang efektif, diharapkan bisa mengurangi risiko terjadinya insiden serupa di masa depan. Lebih jauh lagi, masyarakat berhak untuk merasa aman dan terlindungi oleh institusi yang seharusnya menjaga mereka. Ketika insiden seperti ini terjadi, bukan hanya citra institusi yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Oleh karena itu, perlu ada upaya nyata untuk memperbaiki hubungan antara TNI dan Polri serta meningkatkan upaya pencegahan konflik yang berbasis di lapangan. Insiden yang melibatkan kekerasan antara aparat seperti ini tidak menguntungkan bagi siapapun, baik itu lembaga penegak hukum sendiri maupun masyarakat. Semua pihak harus belajar dari kejadian ini dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, di mana masing-masing institusi bisa saling mendukung dan memperkuat peran satu sama lain demi keamanan dan ketertiban umum. Dialog terbuka dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung kerjasama antar lembaga juga sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan adanya desakan dari Kompolnas, diharapkan pihak berwenang dapat bertindak cepat dan tegas, tidak hanya untuk menuntut pertanggungjawaban oknum yang bersangkutan, tetapi juga untuk mencegah timbulnya konflik serupa di masa depan. Keberhasilan institusi dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan baik akan menjadi tolak ukur bagi integritas dan profesionalisme mereka di mata masyarakat.