Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menerbitkan SE yang melarang ASN memberi dan menerima THR. Apa yang melatarbelakangi terbitnya SE ini? Berita mengenai maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang meminta-minta dan tanggapan Dedi Mulyadi untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Tunjangan Hari Raya (THR) menyoroti dinamika sosial yang cukup kompleks di masyarakat kita. Fenomena ormas yang melakukan kegiatan meminta-minta membuat kita perlu merenungkan banyak hal, mulai dari aspek ekonomi hingga sosial yang berhubungan dengan keberadaan mereka. Dalam konteks ekonomi, banyaknya ormas yang meminta-minta bisa jadi mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam pendapatan masyarakat. THR menjadi sangat penting bagi banyak pekerja yang bergantung pada dana tersebut untuk merayakan hari-hari besar keagamaan. Ketika ormas berinisiatif untuk meminta THR, bisa jadi ini mencerminkan kebutuhan mendesak yang mereka hadapi, di mana mereka merasa tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di sisi lain, tindakan ormas meminta-minta juga menimbulkan pertanyaan mengenai cara mereka beroperasi dan pengawasan yang ada. Dedi Mulyadi, sebagai sosok yang menyikapi situasi ini, mungkin merasa bahwa perlu ada regulasi yang jelas untuk mengatur hal tersebut. Dengan menerbitkan SE tentang THR, diharapkan dapat memberikan pedoman bagi masyarakat mengenai aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan dalam memberikan donasi atau dukungan kepada ormas-ormas tersebut. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa tidak semua ormas memiliki niat yang tulus. Beberapa bisa saja memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau oknum tertentu. Oleh karena itu, penting untuk membedakan mana ormas yang benar-benar berfokus pada misi sosial dan mana yang hanya mencari keuntungan. Keberadaan SE ini juga bisa menjadi langkah untuk mengedukasi masyarakat dalam menilai dan memilih ormas yang layak untuk didukung. Terlebih lagi, kebijakan yang diambil oleh Dedi Mulyadi tidak hanya akan berdampak pada hari raya, tetapi juga bisa menjadi acuan untuk pengembangan ke arah yang lebih sistematis dalam pengelolaan ormas di Indonesia. Hal ini dapat mendorong ormas untuk beradaptasi dengan cara-cara yang lebih produktif, misalnya dengan mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sebagai penutup, respons terhadap isu ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, baik pemerintah, ormas, maupun individu. Diperlukan dialog yang konstruktif untuk menciptakan pemahaman bersama tentang peran ormas dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan bijaksana, diharapkan permasalahan ini dapat ditangani dengan lebih efektif, tidak hanya pada saat menjelang hari raya, tetapi juga dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.