Syarat IPK penerima KJMU, yakni 3,0 untuk program studi sosial, dan 2,75 untuk program studi eksakta. Berita mengenai pernyataan Pramono yang menyebutkan bahwa penerima Kartu Jakarta Muda (KJMU) harus memenuhi syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tentunya menarik dan memicu berbagai reaksi di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan calon penerima bantuan. KJMU dirancang sebagai salah satu program untuk mendukung pendidikan dan memberikan akses yang lebih luas bagi generasi muda di Jakarta, tetapi syarat IPK ini bisa menimbulkan debat tentang inklusivitas dan keadilan dalam sistem pendidikan. Di satu sisi, penetapan syarat IPK bagi penerima KJMU bisa dilihat sebagai langkah positif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa yang memiliki komitmen dan prestasi akademis yang baik. Hal ini bisa mendorong mahasiswa untuk lebih fokus pada studi mereka, karena mereka tahu bahwa ada insentif yang terkait dengan pencapaian akademis. Dengan demikian, ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. Namun, di sisi lain, ada juga argumen yang menyatakan bahwa syarat ini bisa menjadi penghalang bagi mahasiswa yang mungkin memiliki potensi luar biasa tetapi tidak berkinerja baik di akademik karena berbagai faktor. Misalnya, ada mahasiswa yang mungkin bekerja paruh waktu untuk mendukung pendidikan mereka atau yang menghadapi tantangan pribadi yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai IPK yang tinggi. Menggunakan IPK sebagai satu-satunya indikator untuk mendapatkan dukungan bisa dianggap sebagai diskriminasi terhadap mereka yang berada dalam situasi sulit. Kita juga perlu mempertimbangkan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu. Menetapkan syarat yang ketat untuk menerima dana pendidikan dapat memperlebar kesenjangan sosial. Banyak mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan, seperti tutor, buku, atau lingkungan belajar yang kondusif, yang dapat sangat mempengaruhi kemampuan akademis mereka. Dalam konteks ini, ada kebutuhan untuk memikirkan apakah syarat yang dikenakan benar-benar mencerminkan komitmen terhadap pemerataan kesempatan pendidikan. Idealnya, alangkah baiknya jika program KJMU ini dapat mempertimbangkan berbagai kriteria lainnya dalam penilaiannya, seperti kebutuhan finansial, prestasi non-akademis, dan potensi pengembangan diri. Dengan pendekatan yang lebih holistik dalam penilaian penerima bantuan, diharapkan program tersebut dapat menjangkau lebih banyak generasi muda yang memang membutuhkan dan berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan kembali syarat yang ditetapkan. Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, akademisi, dan praktisi pendidikan, perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan esensi dari program KJMU itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.