Acara perpisahan dengan biaya tinggi dilarang, Ketua MKKS sebut banyak sekolah terlanjur bayar DP. Berita mengenai larangan acara perpisahan berbiaya tinggi di Balikpapan dan tanggapan dari MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) merupakan isu yang relevan dan menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks pendidikan dan pengelolaan anggaran sekolah. Larangan ini bisa dianggap sebagai langkah positif untuk mencegah praktik pengeluaran yang berlebihan dalam acara yang seharusnya menjadi momen yang sederhana dan bermakna bagi siswa. Satu sisi positif dari kebijakan ini adalah upaya untuk menekan pemborosan yang sering terjadi dalam acara perpisahan. Banyak sekolah di Indonesia cenderung mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk menyelenggarakan acara semacam ini, sehingga memberatkan orang tua siswa. Dengan adanya larangan tersebut, diharapkan sekolah-sekolah dapat lebih fokus pada tujuan utama pendidikan, yakni memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi siswa tanpa harus terjebak dalam glamour yang tidak perlu. Namun, pernyataan MKKS mengenai banyaknya sekolah yang sudah terlanjur membayar uang muka (DP) juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Ini menandakan bahwa harus ada komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik antara dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua mengenai anggaran dan penyelenggaraan acara. Jika tidak, akan ada ketidakpuasan di kalangan sekolah yang merasa terjebak dalam komitmen yang sudah diambil, serta orang tua yang mungkin sudah siap dengan anggaran tertentu. Selain itu, perlu diingat bahwa momen perpisahan merupakan hal yang penting bagi siswa. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk merayakan pencapaian, mengingat kenangan, dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan teman-teman dan guru. Maka, meskipun biaya tinggi dilarang, sekolah-sekolah tetap harus dapat menyelenggarakan acara yang bermakna dan tidak menimbulkan tekanan finansial bagi orang tua. Kreativitas dalam merancang acara perpisahan yang sederhana namun tetap mengesankan menjadi penting dalam konteks ini. Dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu memberikan panduan mengenai batasan biaya yang wajar, serta alternatif kegiatan yang dapat dilakukan oleh sekolah dengan anggaran yang lebih terbatas. Selain itu, perlu ada pendekatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua untuk menentukan bentuk acara yang sesuai. Dengan cara ini, momen perpisahan tetap dapat dihayati dengan penuh makna tanpa menimbulkan beban yang berat bagi pihak yang terlibat. Pada akhirnya, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk membawa perubahan dalam cara pandang terhadap acara-acara perpisahan di kalangan siswa dan orang tua. Ini saatnya untuk mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan, kebersamaan, dan makna di balik perpisahan, serta mengurangi fokus pada penampilan dan biaya yang tinggi. Jika dijalankan dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi langkah maju dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan berkelanjutan.