PMII Purworejo siap turun ke jalan menolak RUU TNI, menyoroti potensi dwifungsi militer dan kurangnya transparansi dalam pembahasan. Berita mengenai penolakan RUU TNI oleh PMII Purworejo dan pernyataan KSAD yang menyebut kritik tersebut sebagai "kampungan" mencerminkan dinamika yang terjadi antara lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan institusi militer di Indonesia. Tanggapan dari masing-masing pihak dalam isu ini sangat penting untuk dipahami sebagai bagian dari proses demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam masalah-masalah strategis negara. Pertama, tindakan PMII Purworejo yang menolak RUU TNI menunjukkan kesadaran politik yang tinggi di kalangan generasi muda dan mahasiswa. RUU tersebut sangat mungkin berisi ketentuan-ketentuan yang berdampak signifikan terhadap cara TNI beroperasi dan bersinergi dengan masyarakat. Jika ada ketidakpuasan atau kekhawatiran terhadap draf RUU tersebut, adalah wajar jika mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil menyuarakan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masa depan demokrasi dan tata kelola militer di Indonesia. Di sisi lain, pernyataan KSAD yang menyebut kritik terhadap RUU TNI sebagai "kampungan" mengindikasikan adanya ketegangan antara militer dan masyarakat sipil. Meski mungkin KSAD menginginkan agar kritik itu disampaikan dengan cara yang lebih konstruktif, menggunakan istilah "kampungan" dapat dianggap merendahkan dan tidak menghargai aspirasi masyarakat. Sebagai institusi yang berfungsi melindungi negara dan masyarakat, TNI seharusnya menyambut baik kritik yang membangun dan bersedia mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda, termasuk mahasiswa. Dialog antara military dan civil society sangatlah penting. TNI sebagai institusi negara seharusnya memiliki perhatian terhadap suara-suara dari masyarakat sipil, terutama dalam isu yang menyentuh persoalan hukum dan kebijakan publik. Masyarakat berhak bertanya dan mengawasi proses legislasi, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan militer. Menggelar diskusi terbuka atau forum dialoganya antara TNI dan organisasi-organisasi mahasiswa bisa menjadi langkah positif untuk menjembatani perbedaan pendapat dan membangun saling pengertian. Selain itu, esensi dari kritik adalah untuk memperbaiki dan menciptakan sistem yang lebih baik. Tanpa adanya kritik, tidak ada proses perbaikan. Oleh karena itu, semua pihak mesti belajar untuk menghargai pandangan yang berbeda, bahkan jika itu dianggap "kritis" atau "berlawanan". Dengan bersikap terbuka, TNI dan pihak lain dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk membahas RUU TNI secara bersama-sama, serta mengevaluasi potensi manfaat dan risiko yang mungkin ditimbulkannya. Mari kita ingat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas dialog antara tenaga-tenaga muda yang kritis dengan lembaga-lembaga negara. Keterlibatan aktif mahasiswa seperti PMII Purworejo dalam isu ini menunjukkan kematangan demokrasi kita. Diharapkan ke depannya, semua pihak dapat mengedepankan dialog yang konstruktif untuk menjaga keutuhan dan kepentingan bangsa.