Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda kembali menegaskan aturan terkait pelaksanaan acara perpisahan tidak lakukan pungutan Berita mengenai ancaman sanksi bagi sekolah yang tetap memungut biaya perpisahan di Samarinda mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga aksesibilitas pendidikan dan mencegah praktik-praktik yang dapat membebani orang tua dan siswa. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk memastikan bahwa perpisahan sekolah tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi banyak masyarakat. Pungutan biaya perpisahan yang kerap kali tidak transparan dan berlebihan sering kali menjadi sumber keresahan bagi orang tua siswa. Dalam banyak kasus, biaya tersebut dapat mencapai jumlah yang signifikan, bahkan melebihi kemampuan finansial sebagian orang tua. Tindakan tegas dari pihak Disdikbud untuk menindaklanjuti praktik ini adalah langkah progresif yang diharapkan dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap siswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Lebih jauh, langkah ini juga dapat menjadi satu cara untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Semua siswa berhak mendapatkan pengalaman pendidikan yang baik tanpa harus terbebani oleh biaya yang tidak terperkirakan. Dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan pungutan yang tidak sah, pihak sekolah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang sebenarnya daripada mencari sumber dana dari orang tua. Ancaman sanksi juga menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik-praktik yang ada di sekolah. Ini menjadi sinyal bahwa transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan adalah hal yang penting. Sekolah diharapkan untuk lebih akuntabel dalam mengelola anggaran dan lebih kreatif dalam mencari sumber dana alternatif yang tidak membebani orang tua. Namun, penting juga untuk memahami bahwa perpisahan sekolah adalah momen yang berharga bagi siswa. Meskipun biaya tidak boleh membebani, tetap saja diperlukan wadah untuk merayakan pencapaian siswa. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan orang tua untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang tidak hanya menghilangkan biaya tetapi juga tetap menciptakan momen yang berarti bagi siswa. Diharapkan, keputusan ini dapat mendorong dialog antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa, untuk mencari alternatif perayaan yang lebih inklusif dan tidak mengandalkan pungutan. Dengan demikian, perpisahan sekolah dapat menjadi momen yang menggembirakan tanpa menciptakan ketimpangan atau tekanan finansial pada siswa dan keluarganya. Akhirnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi isu ini. Semua pihak harus berperan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan merata, di mana setiap siswa dapat merayakan pencapaian mereka tanpa khawatir akan beban biaya yang tidak semestinya. Langkah ini dapat menjadi teladan bagi daerah lain untuk melakukan hal serupa demi kebaikan pendidikan nasional secara keseluruhan.