Satpol PP Samarinda kawal kebijakan larangan pendirian gerai zakat dan penukaran uang di trotoar atau pinggir jalan. Berita mengenai kebijakan Satpol PP Samarinda yang mengawal larangan pendirian gerai zakat dan penukaran uang di trotoar menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan estetika ruang publik. Kebijakan semacam ini bisa dipandang sebagai respon terhadap masalah penataan kota. Trotoar sebagai ruang publik seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga penempatan gerai-gerai di area tersebut sering kali mengganggu aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat. Di satu sisi, larangan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kota yang lebih tertib, tetapi di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa zakat dan kegiatan penukaran uang memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama selama bulan Ramadan. Kegiatan semacam ini biasanya menarik perhatian masyarakat dan menjadi bagian dari tradisi berbagi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menemukan solusi yang seimbang antara penegakan aturan dan pelestarian budaya. Satpol PP sebagai institusi penegak perda memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan tersebut, namun penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, alih-alih melarang sepenuhnya, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menyediakan area khusus atau waktu tertentu bagi gerai zakat dan penukaran uang. Hal ini bisa membantu menjaga ketertiban tanpa harus menghilangkan peluang bagi masyarakat untuk berdonasi dan berbagi. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penempatan gerai di lokasi yang tepat agar tidak mengganggu pejalan kaki. Dengan adanya sosialisasi yang baik, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan ini. Pemerintah juga bisa melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pengumpulan zakat, sehingga penyaluran baik dalam bentuk gerai maupun online dapat dilakukan lebih efektif dan tidak mengganggu ruang publik. Kebijakan ini juga membuka ruang bagi pemerintah untuk lebih kreatif dalam menciptakan konsep ruang publik yang inklusif. Misalnya, dengan membangun panggung atau kios-kios di area tertentu yang bisa digunakan oleh organisasi yang mengumpulkan zakat dan penukaran uang. Dengan cara ini, keindahan kota tetap terjaga, sementara nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan tetap bisa dilakukan dengan baik. Pada akhirnya, tindakan pemerintah dalam hal ini harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Melalui dialog antara pemangku kebijakan, masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak, tanpa mengorbankan ketertiban dan kenyamanan ruang publik.