Iptu HN diduga telah melanggar kode etik Polri terkait upaya atur damai dalam kasus dugaan pelecehan seksual, jabatannya dicopot Kombes Pol Arya Berita mengenai pencopotan jabatan Iptu HN sebagai Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) terkait kasus pelecehan seksual memang memicu beragam reaksi di masyarakat. Permasalahan pelecehan seksual adalah isu serius yang sering kali diwarnai dengan stigma, ketidakadilan, dan perlakuan yang tidak memadai bagi korban. Dalam konteks ini, tindakan Kombes Arya untuk mencopot Iptu HN menunjukkan bahwa institusi kepolisian berusaha untuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran etika dan prosedur yang tidak mendukung kepentingan korban. Pertama-tama, langkah tersebut bisa dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa pihak kepolisian tidak hanya sekadar menjadi lembaga penegak hukum, tetapi juga lembaga yang sensitif terhadap isu-isu gender dan perlindungan anak. Proses hukum harus bisa dijalankan dengan adil, tanpa ada tekanan atau paksaan untuk berdamai yang dapat merugikan korban. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Namun, di sisi lain, pencopotan jabatan Iptu HN juga mengingatkan kita akan kompleksitas dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Terdapat persepsi di masyarakat bahwa sering kali pelaku sering kali dilindungi atau diberi ruang untuk berdamai dengan korban, yang mengarah pada ketidakadilan. Dalam banyak kasus, korban merasa terpaksa untuk menerima jalan damai demi menghindari stigma atau perlakuan tidak nyaman dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang baik kepada masyarakat bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Langkah Kombes Arya ini juga menyoroti kebutuhan akan reformasi di tubuh kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penegaksanaan hukum dalam konteks ini bukan hanya sebatas aspek legal, tetapi juga aspek moral dan sosial. Institusi kepolisian perlu memperbaiki praktik dan protokol mereka agar lebih ramah dan peka terhadap korban. Ini termasuk meningkatkan pelatihan bagi petugas yang menangani kasus-kasus sensitif agar mereka memiliki keterampilan dan sikap yang sesuai dalam berinteraksi dengan korban. Secara keseluruhan, langkah Kombes Arya untuk mencopot Iptu HN merupakan sinyal positif dalam perjuangan melawan pelecehan seksual dan perbaikan sistem penegakan hukum. Namun, penyelesaian akhir dari masalah ini harus melibatkan perubahan yang lebih fundamental dalam cara masyarakat memandang dan menangani isu pelecehan seksual. Semua pihak, baik dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak serta menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.