Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan RUU TNI tidak mengarah pada dwifungsi ABRI, menanggapi riuh penolakan dari masyarakat. Berita yang menyebutkan pernyataan Natalius Pigai mengenai pihak yang menolak RUU TNI sebagai 'kurang pekerjaan' dan 'buzzer' mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia. RUU TNI, sebagai regulasi yang berkaitan dengan kekuatan dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, memang menjadi sorotan banyak pihak. Penolakan terhadap RUU ini sering kali melibatkan berbagai perspektif, baik dari segi masyarakat sipil, politisi, maupun akademisi. Pernyataan Pigai menunjukkan bahwa ia melihat penolakan terhadap RUU tersebut sebagai indikasi bahwa ada kepentingan lain di luar pertahanan nasional. Dengan menyebutkan 'kurang pekerjaan', Pigai mungkin mencoba menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang terlibat lebih pada kepentingan pribadi atau kelompok ketimbang kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini menarik untuk diperdebatkan, karena dalam konteks ruang demokrasi, setiap orang atau kelompok berhak menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan publik. Namun, di sisi lain, label 'buzzer' yang disematkan kepada penolak RUU TNI juga dapat menimbulkan kontroversi. Penggunaan istilah ini merujuk kepada individu atau kelompok yang secara aktif menyuarakan pendapat melalui media sosial, sering kali dengan pendekatan yang partisan. Menyebut pihak penolak RUU sebagai buzzer dapat dianggap meremehkan kritik yang disampaikan, serta memunculkan kesan bahwa ada agenda tertentu yang ingin ditegaskan oleh Pigai. Dalam konteks lebih luas, dinamika penolakan terhadap RUU TNI dapat juga menggambarkan keresahan masyarakat mengenai posisi dan peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian orang mungkin merasa bahwa penguatan regulasi yang berkaitan dengan TNI perlu diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Penolakan terhadap RUU ini bisa jadi merupakan refleksi dari keinginan masyarakat untuk memastikan agar institusi militer tidak terlibat dalam ranah yang seharusnya menjadi domain sipil. Sikap kritis terhadap kebijakan seperti RUU TNI sangat penting dalam demokrasi. Keterlibatan publik dalam diskusi terkait isu-isu pertahanan dan keamanan seharusnya didorong, bukan dihalangi. Ketika perdebatan tentang RUU TNI terjadi, penting bagi semua pihak untuk mendengarkan dan menghargai argumen yang disampaikan, terlepas dari perbedaan pandangan. Diskursus yang sehat dapat membantu mencapai kebijakan yang lebih baik dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Akhirnya, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, pembuat kebijakan, dan institusi TNI, sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendukung keamanan, tetapi juga memperkuat demokrasi. Dalam konteks ini, pernyataan Pigai bisa jadi memicu diskusi yang lebih dalam dan konstruktif mengenai peran TNI dalam era modern, serta bagaimana masyarakat dan negara dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas serta perdamaian.