Drg Ivan Drie, Plt Kadinkes Kabupaten Malang menyebut kunci dari seleksi ini adalah pada tes wawancara. Berita mengenai dugaan modus titipan dalam rekrutmen pegawai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kabupaten Malang tentu memicu perhatian publik, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan pegawai. Tindakan semacam ini, jika terbukti benar, dapat merusak integritas institusi pemerintahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam banyak kasus, rekrutmen yang tidak transparan dapat menghasilkan pemerintahan yang tidak optimal. Pegawai yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai atau yang mendapatkan posisi karena koneksi pribadi bukan hanya akan memengaruhi kinerja individu tetapi juga dapat berdampak pada efektivitas tim dan pelayanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai proses rekrutmen yang dilakukan. Pernyataan Dinkes yang menyertakan klarifikasi dan penjelasan tegas mengenai prosedur yang telah dilalui akan sangat krusial. Mereka perlu menunjukkan bahwa rekrutmen dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi, di mana setiap pelamar dinilai berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan mereka. Keterbukaan dalam proses ini, seperti pengumuman hasil seleksi dan mekanisme pengaduan, akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Selain itu, isu ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperketat regulasi dan prosedur dalam rekrutmen pegawai. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan, diharapkan potensi modus titipan seperti ini dapat diminimalisasi. Pelibatan pihak ketiga, seperti lembaga independen dalam proses audit atau evaluasi rekrutmen, juga bisa menjadi solusi yang baik. Di sisi lain, masyarakat dan calon pegawai juga harus lebih aktif dalam mengawasi dan mempertanyakan proses rekrutmen. Keterlibatan publik bukan hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendorong institusi untuk beroperasi dengan lebih transparan. Jika masyarakat merasa memiliki kendali terhadap proses pengambilan keputusan publik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Terakhir, jika dugaan ini tidak ditangani dengan serius, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang terlihat. Selain menurunnya kualitas pelayanan publik, citra pemerintah daerah juga bisa tercoreng. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses rekrutmen di setiap instansi pemerintah dilakukan secara adil dan transparan, demi tercapainya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.