Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan solusi bagi tenaga honorer yang tidak masuk dalam database Berita mengenai Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) yang memberikan solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan mengalihkan mereka menjadi tenaga outsourcing merupakan langkah yang patut diperhatikan. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk tetap memanfaatkan tenaga kerja yang sudah berpengalaman meskipun tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK. Namun, di balik hal tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji lebih dalam. Pertama, dari sudut pandang tenaga honorer itu sendiri, kebijakan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka tetap memiliki kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi pada pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, status tenaga outsourcing sering kali berarti bahwa mereka tidak mendapatkan jaminan yang sama seperti pegawai tetap atau PPPK, baik itu dalam hal kesejahteraan, tunjangan, dan kepastian pekerjaan jangka panjang. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer yang berharap untuk mendapatkan stabilitas melalui pengangkatan sebagai PPPK. Kedua, langkah ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan terbatasnya kuota PPPK dan adanya mekanisme seleksi yang ketat, pemerintah daerah perlu mencari solusi yang kreatif. Namun, pengalihan ke tenaga outsourcing seharusnya tidak menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah mesti mempertimbangkan bagaimana mengembangkan sistem yang lebih inklusif, di mana tenaga honorer yang sudah berkontribusi selama bertahun-tahun juga bisa mendapatkan kesempatan untuk diangkat secara permanen. Ketiga, ada juga dampak dari kebijakan ini terhadap citra pemerintah daerah. Jika pemkab dianggap tidak mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga honorer, hal ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi Pemkab Kukar untuk secara transparan menjelaskan alasan di balik kebijakan ini dan bagaimana mereka akan memastikan kesejahteraan tenaga outsourcing yang dialihkan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, isu tenaga honorer dan PPPK mencerminkan kebutuhan reformasi dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Dengan sejumlah masalah yang dihadapi dalam proses rekrutmen dan pengangkatan ASN, ini adalah momen penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem agar lebih adil dan berkelanjutan. Jangan sampai kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah jangka pendek justru menambah masalah dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, kebijakan Pemkab Kukar dalam mengalihkan tenaga honorer menjadi tenaga outsourcing adalah langkah pragmatic, tetapi memerlukan evaluasi lebih jauh. Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada solusi seketika, tetapi juga merancang kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja dan memberikan peluang yang lebih baik di masa depan. Dialog antara pemerintah, tenaga honorer, dan masyarakat perlu terus dilakukan untuk mencari jalan tengah yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.