'Kami berharap kabupaten/kota bisa ikut menanggung, agar jemaah mendapat subsidi penuh,' tambahnya. Berita mengenai pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Haji di Sulawesi Utara yang menghadapi kendala anggaran adalah hal yang menarik untuk dicermati. Di satu sisi, pengesahan Perda ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Namun, di sisi lain, fakta bahwa anggaran masih menjadi kendala adalah tantangan serius yang perlu diatasi agar Perda tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks dari pengesahan Perda Haji ini. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting bagi umat Muslim. Dengan adanya Perda ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya untuk mendukung masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji, termasuk dalam pengorganisasian serta pemenuhan kebutuhan jamaah. Ini adalah langkah positif yang seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk legislatif dan masyarakat. Namun, masalah anggaran yang menjadi kendala adalah isu krusial yang perlu diperhatikan dengan seksama. Pengesahan Perda tanpa diimbangi dengan penyediaan dana yang cukup tentu akan menghambat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Anggaran yang minim bisa berdampak pada berbagai aspek, seperti pelatihan petugas haji, penyediaan fasilitas, hingga layanan kesehatan bagi jamaah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera mencari solusi, baik dengan mencari sumber pendanaan alternatif maupun meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang ada. Selanjutnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga sangat diperlukan. Masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan dan bagaimana pemerintah mengelola dana untuk pelaksanaan Perda ini. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung program pemerintah, serta berpartisipasi dalam proses pengawasan. Selain itu, pemerintah dapat menggandeng mitra swasta atau organisasi non-pemerintah untuk menggali potensi pendanaan tambahan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan ibadah haji. Dengan melibatkan masyarakat, akan lebih mudah untuk menyusun prioritas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, melalui forum musyawarah antara pemerintah dan tokoh masyarakat, diharapkan harapan dan aspirasi jamaah haji dapat terakomodasi. Dengan begitu, pelaksanaan Perda Haji ini tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi menjadi milik semua kalangan. Dalam penutup, berita tentang pengesahan Perda Haji di Sulawesi Utara meskipun merupakan langkah maju, perlu diimbangi dengan solusi nyata terhadap kendala anggaran. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera mencari langkah strategis agar Perda ini dapat direalisasikan dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak, baik legislatif, masyarakat, maupun sektor swasta, akan sangat menentukan keberhasilan implementasi Perda ini. Semoga dengan pembenahan dan kerjasama yang baik, pelayanan ibadah haji di Sulawesi Utara bisa berjalan dengan optimal dan memberi manfaat bagi banyak orang.