Pengesahan UU TNI dinilai berpotensi membuat TNI tidak profesional dan berpeluang melakukan banyak pelanggaran di masyarakat. Berita mengenai aksi menolak UU TNI di Kota Malang yang melibatkan massa Aksi Kamisan membangkitkan sejumlah isu penting terkait sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta pemahaman dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam konteks ini, sejumlah aspek perlu dibahas. Pertama-tama, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang tidak dapat diabaikan. Undang-undang yang mengatur militer, seperti UU TNI, memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat sipil. Ketika naskah akademik atau landasan teori dari undang-undang tersebut dianggap tidak akademis, ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses transparansi dan partisipasi. Tuntutan publik untuk mengawal dan mengkaji regulasi semacam ini mencerminkan harapan masyarakat akan keadilan dan akuntabilitas dari pemerintah. Selain itu, aksi protes juga mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Di era modern ini, akses informasi yang lebih terbuka memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami isu-isu kebijakan dan menyuarakan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan memiliki kesadaran tinggi akan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, tindakan massa dalam aksi ini harus dipandang sebagai bentuk demokrasi yang sehat, di mana masyarakat berani berbicara dan menentang hal-hal yang mereka anggap tidak adil atau tidak sesuai. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam situasi seperti ini, terdapat tantangan dalam menciptakan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Menyampaikan kritik atau penolakan terhadap suatu kebijakan sering kali dihadapkan pada stigma negatif, seperti dianggap anti-pemerintah atau destabilizator. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan berusaha untuk mengelola isu-isu tersebut dengan pendekatan yang positif, bukan dengan penekanan atau tindakan represif. Di sisi lain, tindakan massa juga perlu dijalankan dengan cara yang damai dan tidak merusak. Aksi demonstrasi seyogianya tidak hanya menjadi alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif. Sementara itu, dialog antara pengunjuk rasa dan pihak berwenang sangat penting untuk merumuskan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Secara keseluruhan, aksi menolak UU TNI di Kota Malang merupakan sebuah refleksi dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani untuk bersuara, menuntut transparansi, dan hak-hak mereka dalam menghadapi kebijakan yang mereka anggap bermasalah. Diharapkan, kedepannya, pemerintah akan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mengedepankan dialog yang konstruktif dalam setiap proses pembuatan kebijakan.