Aksi demonstrasi tolak pengesahan RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta, semakin tak terkendali. Berita tentang demonstrasi menolak RUU TNI yang kian tidak terkendali dan diwarnai dengan tindakan merobohkan pagar Gedung DPR RI mencerminkan suasana ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Tindakan ini menunjukkan bahwa ada ketegangan yang sedang berlangsung antara warga dan pihak berwenang yang perlu dicermati dengan serius. Demonstrasi adalah bentuk ekspresi demokrasi, namun ketika berujung pada tindakan anarkis, hal ini bisa berpotensi merusak dialog yang konstruktif. Dalam konteks RUU TNI, penting untuk memahami bahwa kebijakan yang diusulkan sering kali menyangkut kepentingan nasional dan keamanan, tetapi harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat biasanya terjadi ketika ada kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat mengancam kebebasan sipil atau memunculkan kembali otoritarianisme. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian serius bagi para pembuat kebijakan untuk menjelaskan dan mendiskusikan lebih lanjut isi dari RUU ini kepada publik. Satu hal yang perlu dikhawatirkan adalah ketika ketegangan antara masyarakat dan pemerintah makin meningkat, hal tersebut bisa menciptakan polarisasi yang lebih dalam. Demonstrasi yang berujung anarkis seperti ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang ingin melihat ketidakstabilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, termasuk media, untuk tidak memperkeruh suasana dengan berita-berita yang provokatif dan sebaliknya fokus pada solusi yang bisa meredakan ketegangan. Pihak keamanan juga harus mengambil langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi dalam batasan yang tidak melanggar hak asasi manusia. Penanganan yang represif hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan jarak yang lebih besar antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, dialog terbuka dan dialog yang inklusif dapat menjadi jembatan untuk meredakan kekhawatiran yang ada. Sebagai masyarakat, kita juga harus bijak dalam menanggapi situasi ini. Keterlibatan aktif dalam diskusi publik dapat menjadi salah satu cara untuk menjamin bahwa suara-suara yang kurang terdengar juga diperhatikan. Diskusi yang berbasis pada saling pengertian dan rasa hormat akan lebih produktif dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang merusak, yang hanya akan mengakibatkan kerugian bagi semua pihak. Kesimpulannya, situasi ini adalah pengingat bahwa demokrasi memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan keadaan yang kondusif untuk dialog dan pengambilan keputusan yang baik. Membangun saling pengertian dan kepercayaan lebih penting daripada hanya sekadar merespon dengan tindakan, baik protes maupun penanganan represif.