Beredar kabar isu terkait sejumlah uang setoran di kasus judi sabung ayam tewaskan tiga anggota polisi termasuk Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Berita mengenai isu Kapolsek yang meminta setoran Rp2,5 juta per hari kepada oknum TNI dari praktik judi sabung ayam menunjukkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum dan integritas aparat keamanan di Indonesia. Jika berita ini terbukti benar, maka hal ini mencerminkan adanya kolusi dan penyalahgunaan wewenang yang seharusnya tidak terjadi dalam institusi kepolisian dan militer. Dalam konteks masyarakat, tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan memperburuk citra institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban. Praktik judi sabung ayam, meskipun masih ada di berbagai daerah, sering kali beroperasi di luar hukum dan menjadi sarang kegiatan ilegal lainnya. Jika aparat penegak hukum justru terlibat dan memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk yang membahayakan integritas lembaga. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum yang adil, bukan sebaliknya malah menjadi korban eksploitasi oleh oknum yang seharusnya melindungi mereka. Reaksi dari Kapendam terkait isu ini juga sangat penting untuk diamati. Jika Kapendam merespons dengan tindakan tegas, itu akan menjadi sinyal positif bahwa aparat militer tidak akan mentolerir pelanggaran etika oleh anggotanya. Namun, jika reaksi yang diberikan hanya sebatas klarifikasi tanpa tindakan nyata, maka hal ini bisa menunjukkan bahwa ada manajemen krisis yang kurang efektif di dalam institusi tersebut. Ini bisa membuat masyarakat semakin skeptis terhadap manajemen disiplin dalam institusi militer dan kepolisian. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini juga mencerminkan tantangan struktural dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus serupa di mana aparat penegak hukum terlibat dalam praktik ilegal dan transaksional. Menuntut perubahan perluasan reformasi di dalam kepolisian dan militer untuk memastikan bahwa anggota mereka tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Atas dasar itu, diharapkan ada tindakan investigasi yang transparan dan akuntabel terhadap isu ini. Setiap orang yang terlibat dalam praktik tersebut, baik Kapolsek maupun oknum TNI, seharusnya dihadapkan pada proses hukum yang berlaku. Ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum dan militer. Secara keseluruhan, tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut akan dapat memberikan pesan jelas bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak akan ditolerir. Ini adalah langkah yang sangat penting bukan hanya untuk memastikan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi penegak hukum di Indonesia.