Massa Aliansi Jogja Memanggil akhirnya membubarkan diri dari Gedung DPRD DIY. Mereka bubar usai sempat ricuh saat keluar dari kompleks DPRD DIY. Berita tentang demonstrasi yang menolak Undang-Undang TNI di DPRD DIY menunjukkan betapa dinamisnya situasi politik di Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan institusi militer, sering kali memicu protes dan demonstrasi. Hal ini mencerminkan aspirasi rakyat yang ingin diakomodasi dalam pengambilan kebijakan, serta pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam hal ini, demonstrasi yang terjadi di DIY menunjukkan bahwa ada kepedulian masyarakat terhadap isu-isu yang terkait dengan peran dan tanggung jawab tentara dalam kehidupan sipil. UU TNI yang dianggap kontroversial bisa jadi membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan hubungan sipil-militer. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan DPRD untuk mendengarkan suara masyarakat dan melakukan dialog yang konstruktif agar kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan publik. Tindakan massa yang akhirnya membubarkan diri menunjukkan bahwa ada mekanisme de-escalation yang bisa diterapkan dalam situasi protes. Memelihara ketertiban dan memastikan keselamatan semua pihak adalah hal yang penting. Dialog yang baik dan penyampaian aspirasinya secara damai menjadi contoh bagus bahwa meskipun ada ketidakpuasan, cara-cara yang sesuai tetap bisa diupayakan. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa aksi protes seperti ini tidak serta merta mengakhiri masalah yang ada. Masyarakat perlu terus memantau perkembangan UU tersebut serta implikasinya ke depan. Selain itu, keterlibatan aktif dalam proses politik melalui forum-forum diskusi atau konsultasi publik juga menjadi langkah yang krusial agar suara rakyat tetap tersampaikan dan diakomodasi oleh para pengambil keputusan. Ke depan, seharusnya terbentuk suatu saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan lembaga legislatif, sehingga protes seperti ini dapat diminimalisir. Keterbukaan dalam proses legislatif yang melibatkan masyarakat akan mengurangi kesan bahwa keputusan diambil secara sepihak dan dapat mendorong faktor kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Secara keseluruhan, situasi ini mengingatkan kita bahwa demokrasi adalah tentang dialog dan pengertian bersama. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan atau khawatir dengan kebijakan yang sedang diproses, penting bagi pemerintah untuk memberi ruang bagi aspirasi tersebut. Ini bukan hanya tentang menghasilkan kebijakan yang tepat, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik.