Meski mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, namun pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI. Berita mengenai pengesahan revisi UU TNI yang disesalkan oleh YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mencerminkan dinamika penting dalam pengaturan kekuatan militer di Indonesia. YLBHI, sebagai lembaga yang berfokus pada hak asasi manusia, menyoroti kemungkinan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari undang-undang tersebut. Revisi seperti ini bisa dilihat sebagai langkah kembali ke era di mana militer memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam kehidupan sipil, sesuatu yang seharusnya dihindari dalam sistem demokrasi modern. Dari perspektif hukum dan demokrasi, pengesahan revisi UU TNI bisa membuka ruang bagi kemungkinan operasi militer yang lebih luas dalam konteks yang lebih tidak terkontrol. YLBHI menekankan pentingnya menjaga batasan yang jelas antara militer dan sipil, terutama dalam konteks penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ketika tentara terlibat dalam operasi penegakan hukum, ada risiko terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat sipil dan memperburuk situasi keamanan. Sebaliknya, pernyataan Menhan yang berterima kasih kepada pihak-pihak yang menolak bisa dianggap sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai suara dalam masyarakat. Namun, hal ini juga bisa dilihat sebagai jarak yang cukup besar antara kepentingan militer dan aspirasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan dialog yang lebih terbuka dan inklusif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, sebelum menerapkan kebijakan yang dapat berdampak signifikan pada hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan. Ketidakpuasan yang disampaikan oleh YLBHI menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan militer sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses legislasi harus melibatkan stakeholder yang lebih luas dan memperhatikan pandangan serta kekhawatiran dari berbagai elemen masyarakat. Ini juga menjadi panggilan untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga keamanan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam konteks yang lebih luas, polemik tentang UU TNI ini menunjukkan perlunya kesadaran yang lebih besar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dialog antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat umum merupakan kunci untuk menciptakan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengesahan undang-undang tidak hanya dilihat dari sudut pandang kekuatan dan kontrol, tetapi juga dari perspektif sosial dan kemanusiaan. Kesimpulannya, revisi UU TNI harus ditangani dengan hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Yayasan seperti YLBHI memainkan peran penting sebagai pengawas untuk memastikan bahwa perubahan legislasi tidak hanya bermanfaat bagi institusi tertentu, tetapi juga berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dialog dan kolaborasi yang lebih inklusif antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting agar ruang demokrasi tetap terjaga.