Tujuh mahasiswa FHUI menggugat UU TNI yang baru disahkan ke MK, menyoroti kejanggalan dalam proses revisi yang berlangsung cepat dan tertutup. Berita mengenai gugatan tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terhadap Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah langkah yang menarik dan menciptakan perdebatan di masyarakat. Gugatan ini mencerminkan semangat kritis generasi muda terhadap peraturan hukum dan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa, terutama dari fakultas hukum, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi juga berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dalam konteks sosial yang lebih luas. Salah satu aspek yang bisa dieksplorasi dari berita ini adalah legitimasi hukum dan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Mahasiswa tersebut mengemukakan argumen bahwa ada sejumlah ketentuan dalam UU TNI yang dianggap janggal atau mungkin bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap isu-isu hukum yang berimplikasi pada hak asasi manusia dan civil society. Ada ketakutan bahwa jika UU tersebut dibiarkan tanpa pengawasan yang tepat, bisa saja berdampak negatif pada tatanan demokrasi dan perlindungan hak asasi warga negara. Gugatan ini juga menciptakan peluang untuk diskusi yang lebih luas tentang peran TNI dalam kehidupan sipil. Di satu sisi, masyarakat memandang TNI sebagai institusi yang penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Di sisi lain, banyak yang mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan jika peran militer terlalu dominan, terutama dalam konteks politik dan sipil. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh mahasiswa FHUI ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan kembali kekuatan antara militer dan sipil dalam kerangka hukum yang ada. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa tersebut. Dalam konteks hukum, menggugat undang-undang bukanlah hal yang sederhana. Mereka harus bisa menyampaikan argumen yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang valid. Selain itu, tekanan dari berbagai pihak, baik dari kalangan politik, masyarakat, maupun institusi militer, mungkin akan datang sebagai respons terhadap tindakan ini. Mahasiswa perlu siap dengan konsekuensi potensial dari tindakan mereka, baik positif maupun negatif. Secara keseluruhan, tindakan tujuh mahasiswa FHUI ini merupakan bentuk dari partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki suara dan peran yang signifikan dalam membentuk masa depan hukum dan tatanan ketatanegaraan di Indonesia. Tindakan mereka juga bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan aktivis lain untuk berani menyuarakan pendapat dan mempertahankan prinsip-prinsip keadilan serta keadaban dalam hukum. Keberanian tersebut merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang lebih peka terhadap isu-isu hukum dan sosial di masa yang akan datang.