Penjemputan pekerja migran non prosedural atau WNI bermasalah yang bekerja di luar negeri ini total ada 76 orang. Ada satu masih tertahan Berita mengenai kedatangan 74 warga Bangka Belitung (Babel) yang menjadi korban sindikat scammer online dari Myanmar adalah sebuah refleksi yang mengkhawatirkan mengenai maraknya kejahatan siber dan perdagangan manusia di era digital saat ini. Kasus ini tidak hanya mencerminkan kerentanan individu menghadapi penipuan, tetapi juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan edukasi bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Pertama-tama, kita perlu mengakui bahwa para korban sering kali terbujuk oleh janji-janji manis yang diajukan oleh para penipu. Sindikat ini biasanya memanfaatkan ketidakpastian ekonomi dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, mereka menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tinggi, yang akhirnya membawa korban ke dalam jerat penyaluran tenaga kerja ilegal. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi tentang potensi risiko yang mungkin dihadapi ketika menerima tawaran pekerjaan yang terasa tidak realistis. Kedua, peristiwa ini juga menyoroti perlunya kerjasama internasional dalam memberantas sindikat kejahatan lintas negara. Kejahatan siber dan perdagangan manusia tidak mengenal batas negara, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah, penegak hukum, dan organisasi internasional. Edukasi dan sosialisasi mengenai modus operandi para scammer juga harus menjadi bagian dari strategi pencegahan, agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah terperdaya. Selain itu, kedatangan para korban di Bandara Depati Amir harus direspons dengan tindakan pemulihan yang tepat. Mereka memerlukan dukungan psikologis dan bantuan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Pihak berwenang, termasuk kementerian terkait dan lembaga sosial, harus siap memberikan pendampingan agar para korban tidak hanya dapat kembali ke kehidupan normal, tetapi juga tidak mengalami stigma akibat pengalaman traumatis yang mereka lalui. Kasus ini juga menggugah kesadaran kita akan pentingnya sistem perlindungan sosio-ekonomi yang lebih kuat. Pemerintah perlu mengembangkan program-program yang dapat memberikan peluang kerja yang lebih baik bagi warga, sehingga mereka tidak terdorong untuk mencari pekerjaan ke luar negeri dengan cara yang berisiko. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan lokal juga sangat penting agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih baik dan mengurangi ekspektasi yang tidak realistis. Akhirnya, berita ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk saling bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Masyarakat perlu lebih proaktif dalam melindungi diri dan satu sama lain dari ancaman penipuan online. Dengan kombinasi edukasi, kebijakan yang efektif, dan dukungan sosial, kita dapat berharap untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh individu dalam situasi yang rentan di masa depan.