Polresta Samarinda menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 5,1 Kg yang dikendalikan Narapidana di Lapas kelas II B Nunukan Berita mengenai pengamanan 5 kg sabu oleh Polresta Samarinda yang ternyata dikendalikan dari narapidana di Lapas Nunukan mengungkapkan masalah serius terkait peredaran narkotika di Indonesia, terutama yang melibatkan jaringan lintas institusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya penegakan hukum untuk memberantas peredaran narkoba, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Keberhasilan aparat dalam menggagalkan pengiriman sejumlah besar sabu ini patut diapresiasi, namun sekaligus menjadi peringatan akan kompleksitas jaringan narkoba di Indonesia. Mengendalikan operasi narkoba dari dalam penjara merupakan indikasi bahwa tidak semua narapidana mengalami rehabilitasi yang efektif. Hal ini menyoroti perlunya revisi dan peningkatan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pengawasan yang ketat terhadap narapidana, terutama yang terjerat kasus narkoba, menjadi sangat penting. Jika para narapidana masih bisa berkomunikasi dengan dunia luar dan melakukan kegiatan ilegal, maka upaya pemberantasan narkoba tidak akan pernah berhasil sepenuhnya. Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi ilegal juga menjadi masalah baru dalam penanganan kasus ini. Dalam era digital saat ini, banyak narapidana yang bisa menggunakan smartphone atau perangkat lainnya untuk berkomunikasi. Hal ini menuntut pihak berwenang untuk lebih proaktif dalam memantau dan mencegah penyalahgunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan kriminal. Pengetatan akses dan pemantauan di dalam lapas sangat diperlukan agar transaksi narkoba tidak lagi dapat dilakukan dari dalam penjara. Peredaran narkoba memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Konsumsi narkoba dapat menyebabkan krisis sosial, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan sistematis terhadap pelaku harus dilaksanakan. Namun, penindakan saja tidak cukup; edukasi dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga harus diperkuat agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari pengaruh narkoba. Tindak lanjut dari penangkapan ini juga perlu dilakukan dengan serius. Selain memproses kasus hukum terhadap narapidana yang terlibat, juga penting untuk mengungkap jaringan yang lebih besar di belakang peredaran narkoba tersebut. Membangun kerja sama antara instansi penegak hukum, kementerian terkait, dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penindakan di lapangan. Dengan langkah-langkah yang tepat, termasuk penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, serta penguatan sistem rehabilitasi, diharapkan bisa tercipta udara segar bagi upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Mempertimbangkan bahwa narkoba bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga masalah kesehatan dan sosial, maka pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk menangani isu ini secara efektif.