Kapolres Jaktim mengatakan, sesuai SOP, SP2HP dikirim ke pelapor usai didemo rekan Kenzha Ezra, mahasiswa UKI yang tewas di kampusnya. Berita mengenai pernyataan Kapolres Jakarta Timur terkait keluarga mahasiswa Universitas Kristen Indoneisa (UKI) yang tewas dan belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) menjadi sorotan yang penting untuk dibahas. Dalam konteks ini, perlu dicermati berbagai aspek yang terlibat, baik dari sudut pandang hukum, sosial, maupun peran kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa SP2HP adalah salah satu bentuk komunikasi resmi dari pihak kepolisian kepada keluarga korban mengenai perkembangan kasus yang sedang diselidiki. Ketidakpastian informasi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kecemasan di antara keluarga. Oleh karena itu, keterlambatan dalam memberikan SP2HP seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian. Kapolres yang berkomentar tentang masalah ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga korban diberikan informasi yang jelas dan tepat waktu. Kedua, berita seperti ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak untuk tahu bagaimana perkembangan kasus yang menyangkut nyawa seseorang. Jika keluarga korban merasa diabaikan dalam proses ini, hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, pernyataan atau klarifikasi dari pihak kepolisian sangat penting untuk meredakan kekhawatiran dan ketidakpuasan yang mungkin muncul di kalangan masyarakat dan keluarga korban. Lebih jauh, dalam konteks sosial, kejadian ini mencerminkan betapa pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap korban. Keluarga mahasiswa yang tewas tentunya menghadapi situasi yang sangat sulit dan emosional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan pemerintah, menjadi krusial dalam proses pemulihan mereka dari trauma. Kapolres juga perlu memastikan bahwa bukan hanya langkah-langkah hukum yang diambil, tetapi juga dukungan moral dan emosional kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, aspek tersebut juga perlu dicermati dalam konteks penegakan hukum yang lebih luas. Apabila pihak kepolisian tidak memberikan informasi yang memadai, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja mereka. Masyarakat mungkin merasa bahwa pihak kepolisian tidak serius dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan keselamatan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi dalam memberikan informasi dan menunjukkan progres dalam setiap kasus adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa pernyataan pemimpin institusi seperti Kapolres harus diikuti dengan tindakan nyata. Solusi konkret dalam menangani kasus ini harus menjadi prioritas, seperti memberikan penyuluhan mengenai hak-hak korban dan keluarganya, serta memastikan adanya penanganan yang cepat dan tepat dalam proses penyidikan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan tidak hanya masalah ini dapat diatasi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terjaga dan dikuatkan.