Meski diprotes banyak pihak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngotot dengan kebijakannya di bidang pendidikan seperti larangan study tour, wisuda. Berita tentang larangan study tour yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi, meskipun mendapatkan protes dari berbagai pihak dan perhatian dari Kementerian, menyoroti berbagai aspek penting dalam kebijakan pendidikan dan keselamatan anak. Dedi Mulyadi, yang dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap pendidikan dan pembangunan karakter anak-anak, mengajukan argumen yang mungkin didasari oleh keprihatinan terhadap keselamatan dan kesejahteraan siswa selama kegiatan luar ruangan tersebut. Pertama-tama, penting untuk mencermati nilai-nilai keselamatan dalam kegiatan study tour. Dalam beberapa kasus, kegiatan di luar ruangan dapat membawa risiko, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dedi mungkin melihat bahwa dalam situasi tertentu, terutama di tengah kondisi pandemi atau kondisi cuaca yang tidak menentu, lebih baik membatasi kegiatan tersebut untuk melindungi siswa. Prioritas utama pendidikan seharusnya adalah munculnya generasi yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga aman dan nyaman dalam pengembangan diri mereka. Di sisi lain, protes terhadap larangan tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan orang tua dan siswa. Study tour sering kali dianggap sebagai pengalaman berharga yang membantu siswa dalam belajar secara langsung di lapangan, memperluas wawasan, serta membangun keterampilan sosial mereka. Kegiatan ini bisa jadi berfungsi sebagai pelengkap dari proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara menjaga keselamatan dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengalami pembelajaran yang lebih luas. Ketika Kementerian turun tangan, hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menjadi perhatian di tingkat yang lebih tinggi. Intervensi ini memberikan sinyal bahwa ada kebutuhan untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kegiatan study tour dengan aman, sekaligus menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya aktivitas pendidikan yang lebih bervariasi. Dialog antara pemerintah daerah dan Kementerian menjadi sangat penting untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Akhirnya, kebijakan yang diambil oleh Dedi Mulyadi dan respon dari masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk semua pihak yang terlibat. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi standar keselamatan dan kualitas pendidikan, serta untuk membangun pola komunikasi yang lebih baik antara pengambil keputusan dan masyarakat. Dengan begitu, di masa mendatang, kita dapat menemukan cara yang lebih inovatif untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang tetap memperhatikan keselamatan siswa, tanpa mengorbankan kesempatan belajar yang berharga.