Penjelasan Kapolres Metro Jakarta Timur soal keluarga Kenzha Walewangko (22), mahasiswa UKI yang tewas di kampus, disebut belum menerima SP2HP. Berita mengenai penjelasan Kapolres Jaktim tentang SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) merupakan topik yang sangat penting dan sensitif. Kasus kematian seorang mahasiswa tentu menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, termasuk keluarga korban dan pihak-pihak yang merasa berkepentingan. Dalam konteks hukum dan keadilan, transparansi dan komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dan keluarga korban sangatlah krusial. Dari penjelasan Kapolres Jaktim yang menyatakan bahwa SP2HP dikirim ke pelapor dan bukan ke keluarga, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, penting bagi pihak kepolisian untuk memahami bahwa keluarga korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang perkembangan kasus yang menimpa anggota keluarganya. Komunikasi yang baik dapat membantu meredakan ketegangan dan memberikan dukungan emosional kepada keluarga yang sedang berduka. Jika informasi tidak diberikan langsung kepada keluarga, berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan keraguan tentang proses penyidikan yang sedang berlangsung. Kedua, selama proses penyidikan, pihak kepolisian harus memastikan bahwa mereka melakukan investigasi secara profesional dan transparan. Keterbukaan informasi kepada keluarga korban bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga bagian dari akuntabilitas publik. Mengingat kasus ini melibatkan seorang mahasiswa, aspirasinya sebagai generasi muda yang berpendidikan tinggi dan diharapkan dapat berkontribusi positif kepada masyarakat, maka penanganan kasus ini juga harus mencerminkan keseriusan dan komitmen polisi untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pernyataan SP2HP yang dikirimkan ke pelapor bisa jadi merujuk pada aspek legalitas yang harus diikuti oleh aparat kepolisian. Dalam beberapa kasus, prosedur hukum mengharuskan bahwa informasi tertentu disampaikan ke pihak yang berwenang terlebih dahulu. Namun, hal ini seharusnya tidak menyurutkan niat kepolisian untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga atau memberikan penjelasan yang memadai mengenai status kasus tersebut. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Terakhir, media dan masyarakat perlu aktif dalam mengawasi kasus ini agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan dalam proses hukum. Diperlukan advokasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa, lembaga-lembaga hak asasi manusia, serta masyarakat umum, untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan adil dan transparan. Keadilan untuk korban adalah hak yang harus dipenuhi, dan masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus ini agar kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.