Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengomentari tindakan ormas di Bekasi yang mengotori kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Apa katanya? Tanggapan terhadap berita mengenai ormas yang mengacak-acak kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Bekasi dan pernyataan Dedi Mulyadi menyoroti beberapa isu penting terkait dengan kedamaian, penegakan hukum, dan tanggung jawab sosial. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana tindakan anarkis dapat menghasilkan dampak yang luas, tidak hanya pada institusi yang disasar, tetapi juga pada masyarakat luas yang tergantung pada layanan publik tersebut. Pertama, tindakan ormas yang mengacak-acak kantor Dinkes merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Setiap individu atau kelompok, terlepas dari latar belakang atau tujuan mereka, harus menghormati institusi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Dinkes, sebagai lembaga yang penting dalam menjaga kesehatan publik, seharusnya tidak menjadi sasaran tindakan kekerasan atau perusakan, yang justru dapat mengganggu pelayanan yang diperlukan masyarakat, terutama di masa yang penuh tantangan seperti pandemik ini. Kedua, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyatakan bahwa minta maaf tidak cukup dan harus ada langkah hukum jelas menunjukkan bahwa masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari tindakan tersebut. Langkah hukum bukan hanya diperlukan sebagai upaya untuk melindungi institusi negara, tetapi juga sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap supremasi hukum. Ini penting untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan dan untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan anarkis akan dihadapi dengan konsekuensi yang tegas. Lebih lanjut, situasi ini juga membuka diskusi tentang peran ormas dalam masyarakat. Jika ormas hadir untuk melakukan perbaikan sosial, mereka seharusnya memilih cara-cara yang konstruktif dan dialogis, bukan dengan cara kekerasan yang merugikan. Masyarakat perlu mengedukasi anggota ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial melalui metode yang damai dan bermanfaat, sehingga dampak positif dari keberadaan ormas dapat dirasakan oleh semua. Terakhir, penting bagi pemangku kebijakan dan masyarakat untuk bersama-sama membangun dialog yang konstruktif guna menyelesaikan masalah yang sering menjadi pemicu ketegangan seperti ini. Mengedepankan komunikasi antara ormas, pemerintah, dan masyarakat bisa menjadi langkah awal dalam menciptakan iklim yang lebih kondusif dan mengurangi potensi konflik di masa mendatang. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan kembali bahwa hukum harus berlaku untuk semua, dan setiap pihak harus mendukung penegakan hukum dalam membangun masyarakat yang lebih baik.