Tak difasilitasi mudik gratis, Pegawai Otorita IKN terapkan sistem kerja lebih fleksibel jelang Lebaran. Berita mengenai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang tidak menyediakan fasilitas mudik gratis bagi pegawainya di tengah kebijakan kerja yang lebih fleksibel menjelang Lebaran menimbulkan beragam reaksi. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan baru yang mungkin diambil oleh lembaga pemerintah dalam menghadapi tradisi mudik yang sudah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Indonesia. Namun, keputusan untuk tidak memfasilitasi mudik gratis dapat dianggap kontroversial, terutama bagi pegawai yang mungkin sangat mengandalkan bantuan tersebut untuk kembali ke kampung halaman mereka. Sistem kerja yang lebih fleksibel memang bisa menjadi salah satu cara untuk mendukung pegawai dalam menjalani aktivitas menjelang Lebaran. Fleksibilitas dalam bekerja dapat memberikan pegawai kebebasan untuk mengatur waktu mereka sendiri, sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik. Namun, kebijakan ini juga bisa menimbulkan tantangan tersendiri, terutama jika tidak ada dukungan yang memadai bagi pegawai yang tidak dapat menggunakan moda transportasi lain dengan biaya yang terjangkau. Dari sisi manajemen, langkah OIKN untuk tidak menggelontorkan dana bagi fasilitas mudik gratis bisa jadi adalah pertimbangan anggaran yang lebih efektif. Dengan mengalihkan fokus kepada fleksibilitas kerja, OIKN mungkin berusaha untuk menekan biaya sekaligus tetap memberikan kebebasan kepada pegawai untuk menjalani momen penting tersebut. Namun, penting bagi lembaga ini untuk tetap memberikan perhatian pada kesejahteraan pegawai, terutama di momen-momen yang signifikan seperti Lebaran. Penting untuk dicatat bahwa tradisi mudik bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga merupakan momen emosional yang penting bagi banyak orang. Bagi pegawai yang berasal dari daerah jauh, ketidaktersediaan mudik gratis dapat membebani mereka, terutama jika mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan yang seharusnya bisa dibantu oleh instansi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada kepuasan kerja dan motivasi pegawai. Kebijakan yang diambil OIKN ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi lembaga lain yang mungkin mempertimbangkan langkah serupa. Apakah fleksibilitas kerja memang menjadi solusi terbaik dalam situasi ini? Berbagai masukan dari pegawai seharusnya menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih manusiawi dan mendukung semangat kebersamaan di momen perayaan seperti Lebaran. Sebagai penutup, langkah OIKN untuk menerapkan sistem kerja lebih fleksibel adalah langkah positif menuju modernisasi sistem kerja, namun penting untuk tidak mengesampingkan tradisi dan kebutuhan sosial yang ada. Stakeholder harus terus berdialog untuk menemukan solusi yang seimbang antara efisiensi anggaran dan kesejahteraan pegawai, agar setiap individu merasa dihargai dan diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil.