Sigit menjelaskan bahwa pada masa itu, penggunaan gaya huruf Times New Roman untuk sampul skripsi dan ijazah sudah umum. Berita mengenai skripsi dan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diteliti oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan teman-teman kuliah di Fakultas Kehutanan menciptakan perhatian publik yang luas. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan langkah-langkah akademis Jokowi, tetapi juga menyentuh aspek transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Pengungkapan mengenai font huruf dan nomor seri pada dokumen akademik merupakan detail yang menunjukkan bahwa ada usaha untuk mengkaji keaslian dokumen yang dimiliki oleh seorang tokoh penting negara. Di satu sisi, laporan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan transparansi di lingkungan pejabat publik. Dalam masyarakat yang demokratis, publik berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang latar belakang pendidikan pemimpin mereka. Namun, ada juga risiko bahwa berita semacam ini dapat digunakan untuk kepentingan politik atau propaganda, terutama menjelang pemilihan umum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersikap kritis dan tidak langsung menerima informasi tanpa validasi lebih lanjut. Pada sisi lain, menyikapi isu keaslian ijazah atau skripsi, kita juga harus ingat bahwa pendidikan dan prestasi akademik bukanlah satu-satunya indikator dari kemampuan seseorang dalam memimpin. Banyak pemimpin hebat yang mungkin tidak memiliki gelar akademis yang sempurna, tetapi memiliki kemampuan kepemimpinan dan pengalaman yang tak ternilai. Menggali riwayat akademis seorang individu bisa memberikan gambaran, namun bukan berarti bahwa itu menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menilai keefektifan seorang pemimpin. Penting untuk merangkul konteks budaya dan sosial yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kesenjangan yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen formal. Sehingga, ketika membicarakan tentang ijazah atau skripsi, kita juga perlu mempertimbangkan peran lingkungan sosial dan ekonomi yang memengaruhi pendidikan seseorang. Ini juga menjadi panggilan untuk institusi pendidikan agar lebih transparan dalam proses verifikasi dan publikasi hasil studi para lulusannya. Ke depannya, penting untuk menciptakan dialog yang konstruktif baik antara publik, institusi pendidikan, dan pemerintah. Pendidikan tidak seharusnya menjadi alat untuk menjatuhkan atau mengangkat reputasi seseorang secara sepihak. Sebaliknya, proses akademik harus dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi yang relevan untuk peran yang diemban, khususnya dalam konteks kepemimpinan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan terbuka, berita-berita seperti ini dapat memicu perdebatan lebih lanjut mengenai kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat menyikapi isu ini dengan bijaksana, tanpa melupakan pentingnya kerangka etika dalam membahas latar belakang pendidikan seseorang yang kini memegang tampuk kepimpinan.