Ratusan mahasiswa di Surabaya turun ke jalan menolak UU TNI. Aksi massa yang memakai baju hitam-hitam itu dilakukan di depan Gedung Negara Grahadi. Berita mengenai aksi bakar ban dalam demonstrasi menolak UU TNI di Surabaya mencerminkan dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Dalam konteks ini, aksi protes seringkali merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. UU TNI, sebagai regulasi yang berhubungan dengan kekuatan militer, menjadi isu sensitif karena implicasinya terhadap hak asasi manusia, otonomi daerah, dan peran militer dalam kehidupan sipil. Bakar ban sebagai simbol protes bukanlah tindakan yang baru dalam sejarah demonstrasi. Tindakan ini sering kali digunakan untuk menarik perhatian media dan masyarakat luas, serta menunjukkan kedalaman frustrasi para demonstran. Namun, cara ini juga bisa menimbulkan apologetika dari pihak yang berseberangan, menganggap protes seperti ini sebagai tindakan anarkis atau merugikan. Perdebatan ini sering kali larut dalam diskusi yang lebih luas mengenai hak berkumpul dan menyampaikan pendapat, di mana pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara keamanan publik dan kebebasan berekspresi. Selain itu, aksi tersebut juga menandakan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Ketika pemangku kebijakan tidak cukup mendengarkan suara rakyat, maka aksi-aksi semacam ini akan terus terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menjalin dialog dengan berbagai pihak terkait, untuk memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat yang lebih luas. Dari sisi dampaknya, aksi ini dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum jika tidak ditangani dengan baik. Pembakaran ban dan aksi protes yang lebih luas bisa menimbulkan ketegangan dan kebutuhan untuk penegakan hukum, yang pada gilirannya bisa membawa pada reaksi berlebihan dari aparat keamanan. Oleh karena itu, hal ini menuntut pendekatan yang bijak dan responsif dari pihak keamanan, agar situasi tidak semakin memburuk dan bisa dikelola dengan baik tanpa harus mengorbankan hak-hak individu. Selanjutnya, berita-berita semacam ini juga memberikan gambaran tentang kondisi sosial dan politik yang dialami oleh negara. Keberadaan demonstrasi dan protes menjadi indikator kesehatan demokrasi dalam suatu bangsa. Jika masyarakat masih berani bersuara dan melakukan aksi protes, menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masa depan negara dan tidak merasa terasing dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Akhirnya, tindakan bakar ban dalam demonstrasi ini juga perlu dilihat sebagai panggilan untuk introspeksi. Terlepas dari cara yang diambil, esensi dari setiap aksi protes adalah keinginan untuk perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi semua pihak terkait untuk menggali lebih dalam mengenai substansi yang diprotes dan mencari cara yang lebih konstruktif untuk mencapai resolusi yang memuaskan bagi semua pihak. Dialog yang terbuka dan inklusif adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam masyarakat.