Ratusan massa yang mengatasnamakan Arek-Arek Malang turun ke jalan menolak RUU TNI pada Minggu (23/3/2025) sore. Berita mengenai ricuhnya demonstrasi menolak UU TNI di Malang, yang menyebutkan bahwa tim medis diserang aparat dan adanya laporan mengenai 10 orang hilang, mencerminkan situasi yang sangat serius dan memprihatinkan. Demonstrasi adalah bagian integral dari demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, terutama ketika mereka merasa ada undang-undang yang tidak sesuai dengan aspirasi publik. Namun, ketika tindakan represif terjadi, seperti serangan terhadap tim medis atau hilangnya orang-orang, hal ini menandakan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang perlu disoroti. Pertama, serangan terhadap tim medis yang seharusnya bertugas untuk membantu korban demonstrasi menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Tim medis, terlepas dari situasi politik, memiliki tugas untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi. Ketika mereka menjadi target, ini tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Dalam konteks ini, pertanyaan besar muncul tentang tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, laporan mengenai orang hilang merupakan tanda yang sangat mengkhawatirkan. Ketidakpastian mengenai nasib individu yang hilang dapat menciptakan ketakutan dan kegelisahan di masyarakat. Ketika orang merasa bahwa mereka dapat dianiaya atau bahkan hilang hanya karena menyuarakan pendapat mereka, maka hal itu tidak hanya menciptakan suasana ketidakstabilan, tetapi juga merusak tatanan sosial yang telah ada. Ini menuntut perhatian serius dari pihak berwenang dan perlunya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk menanggapi isu-isu semacam ini. Dalam konteks kejadian tersebut, penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk mendorong dialog dan penyelesaian damai. Penegakan hukum yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pengawasan independen terhadap tindakan aparat juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah sesuai dengan hukum dan normatif. Selain itu, media memainkan peran penting dalam melaporkan kejadian-kejadian seperti ini. Pemberitaan yang seimbang dan akurat dapat membantu mengedukasi masyarakat serta menarik perhatian internasional terhadap masalah yang terjadi. Dukungan dari komunitas internasional bisa menjadi pendorong bagi pemerintah untuk memperbaiki tindakan dan kebijakannya. Akhirnya, situasi seperti yang terjadi di Malang tentunya harus menjadi pemicu perubahan tidak hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam cara aparat menghadapi demonstrasi. Dialog harus dibuka, dan setiap aspirasi masyarakat harus didengarkan tanpa harus berujung pada represifitas. Membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga merupakan langkah penting untuk menciptakan negara yang lebih adil dan demokratis.