Setelah pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh pemerintah melalui DPR RI, kini RUU Polri muncul sebagai Berita mengenai munculnya kecemasan publik terkait pembahasan RUU Polri menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. RUU Polri yang diusulkan memiliki implikasi luas terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, sehingga wajar jika publik merasa cemas dan mempertanyakan proses dan substansi dari undang-undang tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam isu-isu semacam ini sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Pernyataan dari DPR RI yang menegaskan bahwa mereka saat ini belum membahas RUU Polri dan masih fokus pada RKUHP menunjukkan suatu komitmen untuk menindaklanjuti prioritas legislasi yang ditetapkan. Namun, perlu diingat bahwa penundaan dalam pembahasan RUU Polri bukan berarti isu ini bisa diabaikan. DPR perlu segera melakukan dialog dengan publik dan stakeholed yang relevan untuk memastikan bahwa jika RUU ini dibahas di masa mendatang, prosesnya akan lebih inklusif. Selain itu, ini juga menjadi pengingat bahwa RUU Polri berhubungan erat dengan berbagai isu sosial dan keamanan yang sedang dihadapi masyarakat. Dengan tantangan seperti konflik sosial, ketidakadilan, dan tantangan di dalam institusi kepolisian, penting bagi DPR dan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kecemasan publik adalah sinyal bahwa ada kekhawatiran akan potensi dampak dari RUU tersebut, dan tugas wakil rakyat adalah merespons dengan bijaksana. Ke depan, DPR perlu membangun saluran komunikasi yang lebih baik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum proses legislasi dilanjutkan. Forum diskusi, workshop, dan sosialisasi bisa menjadi metode efektif untuk mengakomodasi pandangan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih legitim dan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada. Dalam konteks yang lebih luas, ini juga mencerminkan pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi. RUU seperti Polri tidak hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat. Sebagai bagian dari demokrasi, semua suara harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap fase pengambilan keputusan. Kecemasan publik terhadap RUU Polri adalah indikasi bahwa masyarakat semakin kritis dan aktif dalam menyuarakan pendapat mereka. Hal ini tentu saja adalah hal yang positif, karena mendorong akuntabilitas dan transparansi dari para pemangku kepentingan. Semoga respons dari DPR dan pemerintah ke depan lebih proaktif dalam menjalin dialog dengan masyarakat untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan.