Kompolnas minta polisi yang minta THR ke hotel di Menteng Jakpusnditindak tegas, diberi sanksi proporsional. Berita mengenai Kompolnas (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang mengecam tindakan polisi yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada hotel-hotel di Jakarta Pusat menunjukkan adanya perhatian serius terhadap etika dan integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar norma-norma profesional, tetapi juga mencoreng citra kepolisian di mata masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan polisi seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang menekan atau meminta imbalan. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan meminta THR ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, tetapi juga dapat menciptakan budaya korupsi yang lebih mencolok di dalamnya. Jika dibiarkan, perilaku tersebut bisa menular dan mengakar di kalangan anggota polisi lainnya, yang pada gilirannya dapat melemahkan sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, desakan dari Kompolnas untuk menindak tegas tindakan tersebut sangat penting dan perlu direspons dengan serius oleh aparat kepolisian. Lebih jauh lagi, penting bagi kepolisian untuk memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan. Pelatihan etika dan integritas bagi anggota kepolisian juga menjadi sangat diperlukan, agar setiap anggota menyadari tanggung jawab moral dan sosial mereka sebagai pelayan masyarakat. Di era informasi saat ini, masyarakat semakin kritis dan berani bersuara, sehingga setiap tindakan aparat penegak hukum harus mempertimbangkan dampak publik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian harus ditingkatkan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan polisi, misalnya melalui forum-forum dialog atau aplikasi pelaporan, dapat menjadi langkah positif untuk membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Masyarakat perlu merasa aman dan yakin bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan prinsip keadilan yang tidak diskriminatif. Desakan Kompolnas juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas praktik korupsi di segala sektor. Terlebih saat ini, masyarakat Indonesia sudah banyak menyaksikan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh, termasuk di jajaran pemerintahan. Oleh karena itu, langkah tegas terhadap oknum polisi yang melanggar norma ini diharapkan dapat menjadi sinyal bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merusak integritas institusi. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa kepolisian berkomitmen untuk mematuhi hukum dan etika yang berlaku. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dalam menjalankan tugas akan berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua. Secara keseluruhan, tanggapan terhadap berita ini haruslah berupa langkah kongkret untuk membawa perubahan positif dalam institusi kepolisian. Dengan tindakan yang tepat, diharapkan akan tercipta polisi yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas, sehingga dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.