Keputusan penunjukan Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006, sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara, memicu beragam reaksi. Berita mengenai Thaksin Shinawatra yang kembali ke Thailand setelah 15 tahun dalam pengasingan dan kini memperoleh jabatan di pemerintahan Danantara memang memicu banyak reaksi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Thaksin adalah figur yang kontroversial dalam politik Thailand, dikenal karena kebijakan-kebijakan populisnya yang menyentuh kehidupan masyarakat, tetapi juga dihadapkan pada berbagai tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kembalinya Thaksin ke Thailand setelah bertahun-tahun sebagai buron menunjukkan dinamika politik yang kompleks di negara tersebut. Sejak diusir dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2006 melalui kudeta militer, Thaksin menjadi simbol dari perpecahan politik di Thailand. Banyak pendukungnya melihatnya sebagai pahlawan, sementara para penentangnya menganggapnya sebagai pengkhianat. Kembalinya dia ke panggung politik mengakibatkan harapan baru bagi sebagian warga, namun juga ketakutan akan potensi meningkatnya ketegangan antara pendukung dan penentangnya. Jabatan yang kini dipegang oleh Thaksin di pemerintahannya merupakan langkah strategis yang bisa diartikan sebagai pengakuan atas pengaruh politik yang masih dimilikinya. Ini bisa dilihat sebagai upaya untuk meredakan ketegangan politik yang telah berkepanjangan di Thailand. Namun, langkah ini juga mengundang skeptisisme, mengingat bahwa beberapa orang berpendapat bahwa keberadaannya di pemerintahan bisa menghambat upaya reformasi politik yang diperlukan di negara tersebut. Tentu saja, pemulangan Thaksin dan posisinya saat ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan hukum dan keadilan di Thailand. Apakah langkah ini mencerminkan suatu bentuk amnesti bagi politikus yang terjerat kasus hukum, atau apakah ini akan mendorong perdebatan lebih lanjut tentang reformasi sistem hukum dan akuntabilitas? Pada akhirnya, isu ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, serta perlunya dialog yang konstruktif antara berbagai pihak di Thailand. Selain itu, situasi ini akan berdampak pada hubungan internasional Thailand, terutama dengan negara-negara yang melihat tindakan pengembalian Thaksin sebagai sebuah kontroversi. Reaksi internasional, termasuk dari negara-negara Barat dan ASEAN, bisa memengaruhi citra Thailand di mata dunia. Oleh karena itu, kelanjutan dari dinamika politik ini perlu dipantau dengan saksama agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah Thailand ke depan. Mengingat semua pertimbangan di atas, Thaksin Shinawatra tetap menjadi salah satu tokoh kunci dalam sejarah politik Thailand. Perkembangannya tentu akan menjadi sorotan pada level domestik dan internasional, di mana harapan maupun tantangan akan terus mengikuti langkah-langkahnya ke depan. Apa pun hasilnya, kembalinya Thaksin merupakan babak baru dalam politik Thailand yang patut untuk diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut.