Dua anggota DPRD Medan, David Roni dan Dodi Robert, yang berkelahi di kamar mandi, kini telah berdamai setelah dipanggil Badan Kehormatan. Berita mengenai dua anggota DPRD Medan yang berkelahi di kamar mandi dan kemudian berujung damai mencerminkan dinamika politik dan sosial di Indonesia yang terkadang menyuguhkan situasi yang tidak biasa. Pertikaian fisik di antara para wakil rakyat adalah gambaran yang memprihatinkan tentang bagaimana konflik internal bisa terjadi bahkan di lingkup yang seharusnya berorientasi pada pengambilan keputusan yang baik untuk masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan, mereka juga tidak terlepas dari emosi dan konflik pribadi. Konflik seperti ini seharusnya menjadi cermin bagi institusi politik, khususnya DPRD, untuk menciptakan mekanisme mediasi yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan internal. Hal ini penting untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Dalam banyak kasus, perdebatan dan perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dalam dunia politik. Namun, cara menangani perbedaan tersebut seharusnya tidak sampai menimbulkan aksi kekerasan. Mengedepankan dialog adalah kunci untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati di antara anggota dewan. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini juga menunjukkan bahwa politisi perlu memahami bahwa tindakan mereka akan selalu mendapat sorotan dari publik. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi sangat penting di era media sosial dan informasi yang cepat. Publik berhak untuk menilai integritas dan profesionalisme wakil mereka. Ketika berita tentang perkelahian ini menyebar, dapat dipastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat terganggu. Oleh karena itu, penting bagi para anggota DPRD untuk menjaga citra dan etika mereka, tidak hanya di dalam ruangan sidang tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Di sisi lain, berita ini juga bisa menjadi peluang bagi lembaga terkait untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kerja dan psikologi anggota dewan. Tenses dalam lingkungan kerja, seperti tekanan politik atau ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu, bisa menjadi penyebab konflik. Oleh karena itu, pembentukan tim psikologi atau konseling untuk anggota dewan bisa dipertimbangkan sebagai langkah preventif. Pendekatan yang proaktif dalam mengatasi masalah mental dan emosional di kalangan wakil rakyat dapat menjaga stabilitas dan kualitas keputusan yang diambil. Terakhir, diharap insiden ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik di tingkat DPRD maupun masyarakat umum. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan untuk bernegosiasi dan mencari solusi damai sangatlah penting. Mengedepankan dialog dan menyelesaikan masalah secara damai adalah bukti kematangan sebuah masyarakat dan sistem politik. Semoga kejadian serupa tidak hanya berujung damai tetapi juga memicu kesadaran akan pentingnya profesionalisme dan integritas di kalangan pejabat publik.