Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2025 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berita mengenai imbauan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Batu agar tidak menggunakan kendaraan dinas saat mudik Lebaran dan liburan adalah langkah yang mencerminkan upaya pengelolaan sumber daya negara dengan lebih bijak. Kebijakan semacam ini sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk efisiensi penggunaan anggaran negara, tetapi juga untuk menjaga etika dan citra positif instansi pemerintahan di mata masyarakat. Pertama-tama, penggunaan kendaraan dinas seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan dinas atau tugas resmi. Ketika ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, terutama untuk kebutuhan mudik, ini bisa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Ada anggapan bahwa fasilitas yang diberikan oleh negara disalahgunakan. Dengan demikian, imbauan ini bisa membantu memperbaiki citra institusi pemerintah, di mana ASN diharapkan dapat menjadi teladan dalam menggunakan fasilitas negara secara bertanggung jawab. Kedua, melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik dapat menghemat biaya operasional bagi pemerintah daerah. Kendaraan dinas yang tidak digunakan dalam kapasitas resmi dapat menjadi beban tambahan, baik dalam hal pemeliharaan dan biaya lainnya. Dengan menghindari penggunaan kendaraan dinas secara pribadi, pemerintah dapat lebih fokus pada penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini dapat mendorong ASN untuk lebih mandiri dalam merencanakan perjalanan mereka saat liburan atau mudik. Dengan tidak tergantung pada kendaraan dinas, ASN dapat menggunakan moda transportasi umum atau kendaraan pribadi yang mungkin lebih efisien. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Namun, meskipun imbauan ini sudah disampaikan, penting bagi pemerintah untuk memberikan solusi alternatif yang jelas bagi ASN. Misalnya, menyediakan informasi mengenai sarana transportasi publik yang aman dan nyaman, serta memfasilitasi ASN yang mungkin mengalami kesulitan dalam transportasi saat pulang ke kampung halaman mereka. Dengan demikian, imbauan ini dapat dipatuhi dengan lebih mudah tanpa menimbulkan kesulitan bagi ASN. Perlu dicatat bahwa kebijakan ini juga harus diiringi dengan pemahaman yang baik tentang konsekuensi dan dampak sosialnya. Sosialisasi yang tepat kepada ASN akan sangat membantu dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan ini. Dengan adanya edukasi yang cukup, diharapkan ASN dapat memahami pentingnya kebijakan tersebut sehingga mau bekerja sama demi kepentingan bersama. Secara keseluruhan, imbauan ini merupakan langkah positif dalam menjaga integritas ASN dan penggunaan anggaran negara. Diharapkan ke depannya, ASN di Kota Batu dapat menunjukkan sikap profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat.