Salah satu hambatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah adalah masih dItemukannya program dan kebijakan tidak saling bersinergis Berita mengenai pernyataan Ferry Liando tentang perlunya penguatan kewenangan Gubernur Sulawesi Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mencerminkan aspek penting dalam dinamika pemerintahan Indonesia. Sebagai seorang pejabat publik, Ferry Liando menyoroti peran strategis gubernur dalam menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta mengoptimalkan implementasi kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu argumen yang mendasari pernyataan tersebut adalah perlunya kepemimpinan yang kuat di tingkat daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengejawantahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang relevan lokal. Dengan memperkuat kewenangan ini, diharapkan dapat meningkatkan responsivitas terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini penting agar program-program yang dicanangkan dapat lebih efektif dan efisien, serta menciptakan dampak yang nyata bagi warga. Selain itu, penguatan kewenangan gubernur juga dapat berimplikasi positif dalam hal koordinasi antarlembaga. Gubernur yang memiliki kewenangan yang lebih luas akan mampu mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Misalnya, dalam situasi darurat atau bencana, gubernur perlu memiliki akses dan kekuatan untuk segera mengerahkan sumber daya dan membuat kebijakan darurat yang diperlukan, tanpa harus menunggu izin atau prosedur yang berlarut-larut dari pemerintah pusat. Namun, perlu diingat bahwa penguatan kewenangan ini harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi. Gubernur sebagai pemimpin daerah harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang diambil kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi publik, agar setiap kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dari sudut pandang otonomi daerah, menguatkan kewenangan gubernur juga memberikan semangat bagi daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan. Dengan adanya kebebasan yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola, daerah dapat menggali potensi lokal yang mungkin selama ini terabaikan. Ini menjadi momen bagi daerah untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk bertindak mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Sebagai penutup, pernyataan Ferry Liando tentang penguatan kewenangan gubernur menjadi titik awal penting untuk diskusi lebih lanjut mengenai peningkatan efektivitas pemerintahan di daerah. Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan sinergi yang harmonis demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Maka, momentumnya tepat untuk terus mengkaji dan mendiskusikan strukturalisasi kewenangan di tingkat pemerintahan lokal guna mencapai tujuan tersebut.