Demo tolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Kantor Grahadi, Surabaya, Senin (24/3/2025) meninggalkan cerita Bagaimana tanggapan AI ? Berita mengenai demonstrasi yang menolak UU TNI di Surabaya, di mana seorang mahasiswa ditangkap saat membeli makanan untuk berbuka puasa, menyoroti beberapa isu penting yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan dinamika masyarakat sipil di Indonesia. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan elemen masyarakat yang merasa perlu untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Pertama-tama, kita perlu memahami konteks dari demonstrasi tersebut. UU TNI yang sedang dibahas memiliki implikasi signifikan terhadap struktur dan fungsi militer di Indonesia. Penolakan terhadap UU ini menunjukkan adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penggunaan kekerasan dalam menegakkan disiplin militer. Penggunaan mahasiswa sebagai suara penolak dalam konteks ini menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh generasi muda dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan social. Kedua, insiden penangkapan mahasiswa yang hanya sedang membeli makanan untuk berbuka puasa – di tengah suasana yang seharusnya damai – menunjukkan adanya masalah dalam penegakan hukum dan toleransi pemerintah terhadap aksi demonstrasi. Penangkapan semacam ini dapat memperburuk citra pemerintah di mata publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, tindakan represif ini dapat menimbulkan efek jera di kalangan mereka yang ingin menyuarakan pendapatnya, yang pada akhirnya merugikan proses demokrasi itu sendiri. Ketiga, perlu ditekankan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang bagi diskusi dan perbedaan pendapat. Penangkapan atas aktivitas yang seharusnya tidak melanggar hukum bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah tidak terbuka terhadap kritik. Menjaga kebebasan berpendapat dan ekspresi adalah salah satu fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Akhirnya, narasi seperti ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk merenungkan kembali bagaimana komunikasi antara pemerintah dan rakyat sebaiknya dijalankan. Dialog yang terbuka dan konstruktif bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengatasi perbedaan pandangan, dibandingkan dengan tindakan represif yang justru akan memperuncing konflik. Masyarakat perlu diingatkan bahwa suara mereka penting dan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan konsekuensi yang tidak seharusnya.