Tessa mengatakan, pemeriksaan terhadap Iqbal dilakukan di kantor polisi Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berita mengenai pemeriksaan eks Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 tentunya menjadi sorotan penting dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang fokus pada pemberantasan korupsi merupakan harapan bagi masyarakat agar proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Pemeriksaan tersebut mengindikasikan bahwa KPK tidak hanya fokus pada kasus-kasus besar, tetapi juga memperhatikan potensi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk dalam RAPBD. Ini adalah langkah yang baik untuk mencegah korupsi sejak dini dan memastikan bahwa setiap keputusan anggaran diambil dengan pertimbangan yang jelas dan kepentingan masyarakat. Anggaran daerah yang transparan dan efektif sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun dalam konteks pemerintah daerah, penting untuk menekankan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan anggaran. Pembahasan RAPBD yang melibatkan berbagai pihak perlu dilakukan secara terbuka dan partisipatif agar semua kepentingan masyarakat terwakili. Tindakan KPK dalam melakukan pemeriksaan ini menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat publik tidak melanggar prinsip-prinsip good governance. Namun, di sisi lain, berita seperti ini juga menimbulkan keprihatinan mengenai potensi korupsi yang masih ada di tingkat daerah. Masyarakat perlu diberdayakan untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan anggaran publik. Partisipasi publik dalam pengawasan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya yang baik. Selain itu, pemeriksaan ini juga menunjukkan bahwa setiap pejabat publik, kapan pun dan di mana pun, harus siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka. Ini adalah pelajaran penting bagi para pemimpin di daerah yang mungkin berpikir bahwa mereka luput dari pengawasan atau bahwa tindakan korupsi dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Keterbukaan dan pemeriksaan ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pejabat lainnya. Secara keseluruhan, langkah KPK dalam memeriksa eks Pj Bupati OKU adalah sesuatu yang harus didukung sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memberantas korupsi. Masyarakat perlu terus didorong untuk memantau dan berpartisipasi dalam proses pemerintah, serta mendukung keberadaan lembaga-lembaga yang berkomitmen terhadap integritas publik. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat.