Sepengetahuan Tessa selaku Jubir KPK, hanya panitia lelang yang tidak boleh ikut kegiatan lelang barang rampasan KPK yang sudah berstatus inkracht. Berita mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa keluarga koruptor bisa ikut lelang barang rampasan tentu menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai langkah yang wajar, memperbolehkan keluarga untuk memperoleh kembali sebagian dari aset yang mungkin mereka hidupkan dan nikmati sebelum terjadinya tindakan korupsi. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan perhatian yang diberikan kepada hak masyarakat atas barang rampasan tersebut. Lelang barang rampasan seharusnya menjadi sarana untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Dalam konteks ini, jika keluarga koruptor diizinkan untuk berpartisipasi dalam lelang, ada risiko bahwa proses ini dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan barang-barang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Dalam banyak kasus, barang rampasan merupakan hasil dari uang yang diambil secara ilegal dari masyarakat, sehingga pemulihan aset melalui lelang seharusnya menjadi prioritas utama untuk kepentingan publik. Di sisi lain, beberapa argumen menyatakan bahwa keluarga koruptor tidak seharusnya dihukum atas kesalahan anggota keluarganya. Jika mereka tidak terlibat langsung dalam tindakan korupsi, mungkin ada dasar untuk memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan kembali barang-barang yang menjadi milik mereka sebelum tindakan ilegal tersebut. Namun, ini juga mengundang debat tentang batasan moral dan etika, dan apakah kita seharusnya lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) individu, bahkan ketika berkaitan dengan individu yang terlibat dalam korupsi. Menariknya, kebijakan ini juga berpotensi membuka diskusi lebih luas tentang reformasi hukum dan keadilan sosial. Apakah sistem hukum kita sudah cukup kuat untuk menjamin bahwa proses lelang ini berlangsung transparan dan adil? Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh keluarga koruptor yang memiliki koneksi atau sumber daya yang lebih untuk menguasai aset yang dilakukan lelang, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks perjuangan melawan korupsi, penting bagi KPK dan lembaga terkait untuk menjelaskan mekanisme dan aturan yang jelas perihal lelang barang rampasan. Publik berhak tahu bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dan etis. Transparansi dalam proses lelang serta pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menghadapi keraguan masyarakat terkait pengelolaan barang rampasan tersebut. Akhirnya, meskipun keputusan KPK untuk mengizinkan keluarga koruptor ikut lelang barang rampasan mungkin memiliki argumen yang mendasarinya, penting untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan publik dan memberikan keadilan sosial, dan yang terpenting, harus menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk memerangi korupsi di Indonesia.