Qodari menilai, pemerintah harus memandang media massa sebagai teman agar kebijakan publik lebih optimal Berita yang berjudul "KSP Sebut Pemerintah Harus Punya Perspektif Media adalah Teman" mencerminkan pentingnya hubungan antara pemerintah dan media dalam konteks komunikasi publik. Dalam era informasi yang cepat, di mana berita bisa dengan mudah disebarkan melalui berbagai platform, pemahaman bahwa media bukan hanya sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis, sangat penting bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih terbuka dan kooperatif dalam berinteraksi dengan wartawan dan organisasi media. Pernyataan dari Kantor Staf Presiden (KSP) bahwa media harus dipandang sebagai teman dan bukan musuh mencerminkan perubahan paradigma yang positif. Dalam banyak kasus, ketegangan antara pemerintah dan media muncul akibat kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang efektif. Dengan menjalin hubungan yang baik, pemerintah dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan transparansi. Media, di sisi lain, bisa menjalankan perannya sebagai pengawas dan mengedukasi masyarakat tentang kebijakan pemerintah dengan lebih empatik. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa hubungan ini harus berdasarkan saling menghormati dan keadilan. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan akurat dan tidak berpihak, sementara pemerintah harus memberikan akses informasi yang memadai tanpa menekan kebebasan pers. Keseimbangan ini sangat krusial, mengingat media memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan memberikan suara kepada masyarakat. Penghargaan pemerintah terhadap media sebagai teman, dalam konteks ini, bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Dalam praktiknya, pemerintah perlu menyediakan platform-dialog yang memungkinkan wartawan untuk bertanya, memberikan masukan, dan membahas isu-isu yang relevan. KSP dapat menyelenggarakan pertemuan rutin dengan pelaku media untuk membahas tantangan dan solusi dalam penyampaian informasi, serta menerima umpan balik tentang kebijakan yang diambil. Hal ini tidak hanya akan membangun hubungan positif, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Keberhasilan inisiatif semacam ini juga bergantung pada komitmen dari kedua belah pihak. Media harus mendukung kebijakan yang baik dan memberi kritik konstruktif ketika diperlukan, sementara pemerintah harus bersikap terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga meningkatkan kredibilitas media sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Akhirnya, untuk mencapai hubungan yang harmonis antara pemerintah dan media, penting untuk menumbuhkan budaya saling menghormati dan memahami peran masing-masing dalam ekosistem informasi. Jika pemerintah dan media bisa bersatu, mereka dapat bersama-sama menghadapi tantangan informasi yang kompleks di era digital ini. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih terinformasi dan demokratis.