Massa demonstrasi tolak UU TNI dan RUU Polri kian bertambah memasuki malam hari di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Berita mengenai massa yang menolak Undang-Undang TNI dan tindakan mereka yang membakar motor yang diduga milik polisi menunjukkan betapa kompleksnya dinamika sosial dan politik di Indonesia saat ini. Demonstrasi semacam ini bukanlah hal baru, namun intensitas dan bentuk aksi yang terjadi mengindikasikan adanya ketegangan yang mendalam antara masyarakat dan pihak aparat. Penolakan terhadap suatu undang-undang, khususnya yang terkait dengan institusi militer, sering kali mencerminkan kekhawatiran publik terhadap kebebasan sipil dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, UU TNI bisa dilihat sebagai suatu langkah yang dianggap bisa memperkuat peran militer dalam ranah sipil, yang tentunya akan mengundang reaksi dari masyarakat yang khawatir tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Tindakan massa, meskipun dalam konteks demonstrasi adalah hal yang sah, namun pola kekerasan seperti pembakaran kendaraan terlihat tidak mencerminkan tujuan damai yang seharusnya dikedepankan dalam aksi protes. Kita juga perlu mempertimbangkan faktor penyebab yang mendasari aksi tersebut. Apakah ada ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintah dan kebijakannya? Apakah masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu dijawab, karena demonstrasi sering kali merupakan puncak dari ketidakpuasan yang terpendam. Jika pemerintah tidak merespon dengan baik, potensi untuk terjadinya bentrok antara pihak massa dan aparat akan semakin tinggi, yang tentunya berisiko merusak stabilitas sosial. Dari perspektif hukum, kita perlu mencermati bagaimana tindakan massa ini berinteraksi dengan hak untuk berdemonstrasi yang dilindungi oleh konstitusi. Meskipun aksi dijamin, tindakan kekerasan atau perusakan harta benda tetap tidak dibenarkan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan lebih konstruktif dalam menyampaikan aspirasi, tanpa mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain dan merusak infrastruktur publik. Selain itu, media dan publik juga harus bijaksana dalam meneliti dan melaporkan kejadian-kejadian seperti ini. Penyebaran berita yang sensasional dapat memicu reaksi yang lebih ekstrem dan memperburuk situasi. Penting bagi semua pihak untuk menjaga narasi yang adil dan proporsional dalam pelaporan, serta menyerukan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, insiden ini adalah pengingat akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dialog terbuka dan partisipasi aktif sangat diperlukan untuk mencegah ketegangan seperti ini di masa depan. Jika ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengevaluasi kebijakan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan publik dan kebijakan pemerintah, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.